Komitmen Presiden 2019, Pandu Laut Nusantara Luncurkan Petisi Perlindungan Laut

Komitmen Presiden 2019, Pandu Laut Nusantara Luncurkan Petisi Perlindungan Laut
Rayful Mudassir | 25 Oktober 2018 21:20 WIB
Taman Laut Ole-Ole - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi lingkungan Pandu Laut Nusantara meluncurkan petisi yang ditujukan kepada Presiden Indonesia terpilih 2019 terhadap komitmen untuk menjaga kelestarian laut. Petisi tersebut diyakini membantu keberlangsungan hidup 120 juta masyarakat di pesisir pantai.

Ketua Harian Pandu Laut Nusantara Prita Laura mengatakan pihaknya ingin mengajak masyarakat untuk terlibat dalam petisi ini. tujuannya agar presiden terpilih nanti berkomitmen untuk menjaga alam termasuk laut. Petisi itu sendiri mulai diluncurkan hari ini.

Menurutnya, dari seluruh wilayah nusantara, 71% diantaranya adalah laut. Sedangkan sisanya merupakan daratan. Jika masyarakat tidak melindungi laut, bukan tidak mungkin akan mempengaruhi kehidupan seluruh masyarakat di pesisir.

“Dampak sampah laut terhadap lingkungan besar sekali. Plastik yang bertebaran di laut secara tidak langsung akan dikonsumsi ikan. Artinya asupan protein yang kita konsumsi dari ikan juga berkurang,” katanya di Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Petisi tersebut dapat ditemukan change.org dengan tautan bit.ly/petisilaut120juta tersebut berisikan lima poin krusial. Poin ini dapat dijadikan pedoman para pemimpin mendatang untuk memastikan kondisi laut di Indonesia tetap sehat demi kesejahteraan masyarakat yang terdampak pada kondisi laut secara langsung maupun tidak langsung.

Lima poin itu, pertama memastikan pengelolaan laut yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, termasuk penggunaan pengurangan plastik dan pelarangan plastik sekali pakai. Kedua, menjamin hak nelayan kecil untuk mencari ikan secara berkelanjutan.

Ketiga, menghentikan segala bentuk kegiatan ilegal di laut, termasuk penangkapan ikan ilegal dan perilaku merusak ekosistem laut Indonesia. Keempat, memperhatikan kerentanan pulau-pulau kecil Indonesia dari dampak perubahan iklim. Kelima, memastikan Kementerian yang mengurus laut Indonesia dipimpin oleh individu yang profesional yang tidak berafiliasi dengan partai politik.

“Kami menginginkan agar seluruh pemimpin yang mengurus tentang laut tidak terlibat dalam partai politik,” ujarnya.

Tag : kelautan
Editor : Andhika Anggoro Wening

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top