Jumlah Anak Putus Sekolah Menurun, Partisipasi Terus Meningkat

Harapan lama sekolah di semua jenjang semakin meningkat, dan kesenjangan dalam penyediaan akses pada layanan pendidikan antarwilayah juga semakin menurun. 
Nur Faizah Al Bahriyatul Baqiroh | 23 Oktober 2018 20:07 WIB
Orang tua murid mengawasi anaknya pada hari pertama masuk sekolah di Sekolah Dasar Negeri 08 Ciomas, Bogor, Jawa Barat, Senin (16/7/2018). Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2018-2019 dimulai secara serentak di Indonesia pada Senin 16 Juli. - ANTARA/Yulius Satria Wijaya

Bisnis.com, JAKARTA - Empat tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia terus meningkat.

Hal tersebut bisa dilihat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang mencatat peningkatan IPM dari 68,9 di tahun 2014, menjadi 70,81 di tahun 2017.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy  menyampaikan bahwa harapan lama sekolah di semua jenjang semakin meningkat, dan kesenjangan dalam penyediaan akses pada layanan pendidikan antarwilayah juga semakin menurun. 

"Sepanjang 2015 sampai dengan 2018 bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar atau PIP telah memperluas akses pada pendidikan dan membantu anak-anak terus mendapatkan pendidikan, baik formal maupun nonformal. Total anggaran yang telah kita salurkan sebesar Rp35,7 triliun," tutur Muhadjir Effendy.

Hal itu disampaikannya dalam jumpa pers 4 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di kantor Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (23/10/2018). 

Muhadjir memaparkan bahwa jumlah anak yang putus sekolah di jenjang pendidikan dasar berkurang signifikan, dari 60.066 di tahun 2015/2016 menjadi 32.127 di tahun 2017/2018.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 7,73 tahun (2014) menjadi 8,10 tahun (2017). Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) juga meningkat dari 12,39 tahun (2014) menjadi 12,85 tahun (2017). 

Data pokok pendidikan (Dapodik) mencatat peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah, sebelumnya dari 74,26 (2014) menjadi 82,84 (2017).

Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan menengah meningkat dari 59,35 (2014) menjadi 60,37 (2017).

Tercatat sebanyak 1.407.433 peserta didik lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 1.300.521 dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

Kemendikbud selama dua tahun terakhir fokus pada mekanisme penyaluran dana manfaat PIP.

Muhadjir mengatakan sebanyak 70% penerima PIP telah menggunakan kartu PIP model baru yang juga berfungsi sebagai ATM.

"Sehingga peserta didik bisa mengambil uangnya setiap saat dan bisa mengambil sesuai kebutuhan," ungkapnya.

Guna memudahkan penerima PIP menerima manfaat bantuan pendidikan, Kemendikbud juga telah bekerja sama dengan bank-bank penyalur agar memfasilitasi koperasi sekolah dengan Layanan Keuangan Tanpa Kantor atau Laku Pandai. 

Selain itu, upaya pemerataan pendidikan menengah antara penduduk dari kalangan ekonomi lemah dan kaya, serta antara penduduk di pedesaan dan perkotaan juga semakin menunjukkan hasil positif. 

Sesuai arahan Presiden, pada 2018 Kemendikbud fokus pada upaya pemerataan pendidikan yang berkualitas.

Penerapan sistem zonasi per sekolahan yang sudah dimulai sejak 2016 juga mendorong pembenahan pendidikan nasional.Hal itu bukan hanya meningkatkan akses pada layanan pendidikan, melainkan juga pada penerapan pendidikan karakter. 

"Dengan penerapan sistem zonasi per sekolahan, kita optimistis target wajib belajar 12 tahun dapat lebih mudah tercapai," paparnya.

Muhadjir juga menyampaikan upaya pemerintah dalam penuntasan buta aksara menunjukkan hasil menggembirakan.

Jumlah penduduk usia 15 sampai 19 tahun yang buta aksara pada tahun 2017 tersisa 2,07%. Sebelumnya di tahun 2015, jumlah penduduk yang buta aksara masih sejumlah 3,56%. 

Peningkatan mutu pendidikan melalui ujian nasional juga terus ditingkatkan. Melalui ujian nasional berbasis komputer (UNBK), pemerintah mendorong penyelenggaraan evaluasi yang semakin transparan, efisien, serta berintegritas.

Pada 2018, sebanyak 78% atau sekitar 6,28 juta peserta didik mengikuti UNBK. Jumlah itu meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 49%.

"Ini bukan hanya tentang penggunaan komputernya, tetapi bagaimana kita mendorong penyelenggaraan ujian yang lebih berintegritas. Ini terkait pendidikan karakter," tandasnya. 

Tag : kemendikbud, sekolah, muhadjir effendy
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top