Bisnis.com, JAKARTA--- Pemerintah mengharapkan para tenaga kerja memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan vokasi untuk mendapatkan pekerjaan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah telah merancang dan mempersiapkan pengembangan pendidikan vokasi sejak 2 tahun terakhir yang diharapkan akan mulai dilaksanakan pada 2019.
"Ini adalah bagian paling sulit, mengenai manusia itu selalu adalah hal yang paling sulit," kata Presiden dalam konferensi pers pemaparan kinerja 4 tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Selasa (23/10/2018).
Menurutnya, pemerintah telah mengubah kurikulum, menyediakan pengajar, melatih para pengajar dan persiapan metode belajar. Dengan pendidikan vokasi, ujar Darmin, pencari kerja tidak lagi hanya mengandalkan ijazah.
"Bayangkan SMK tiga tahun dapat ijazah, kerja belum tentu dapat. Karena tingkat pengangguran SMK lebih tinggi dari yang lain," kata Darmin.
Menurutnya, dengan pendidikan vokasi, orang yang lulus dari program pendidikan tersebut akan memiliki kompetensi di bidang tertentu. Darmin menyebut contoh seperti membangun rumah, membuat atap, membangun pondasi dan sebagainya.
Baca Juga
Menurut data yang dipaparkan oleh pemerintah, jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) meningkat 12% menjadi 14.218 (2018) dibandingkan dengan 12.659 (2015).
Jumlah Politeknik meningkat 38% menjadi 258 (2018) dibandingkan dengan 186 (2015), jumlah Balai Latihan Kerja meningkat 13% menjadi 301 (2018) dibandingkan dengan 265 (2015) dan sebagainya.
Selain jumlah kelembagaan yang meningkat, pemerintah juga memaparkan data mengenai jumlah orang yang ikut program magang di dalam negeri yang meningkat 8% menjadi 60.467 (2018) dibandingkan dengan 56.119 (2017).
