Bisnis.com, JAKARTA -- Belanja sosial pada pagu Kementerian Sosial berdasarkan hasil pembahasan Komisi VIII dengan pemerintah disepakati sebesar Rp54,3 triliun atau 92,18% dari total pagu total belanja Kemensos sebesar Rp58,9 triliun.
Rapat yang dilaksanakan Kamis awal September lalu, menyimpulkan, Komisi VIII DPR RI memahami pagu anggaran Kemensos.
Sementara Komisi VIII akan melakukan pendalaman lebih lanjut bersama pejabat eselon 1 terhadap pagu anggaran dan usulan tambahan anggaran Kementerian Sosial RI dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp988,9 miliar.
Permintaan tersebut terkait usulan tambahan untuk penanganan korban bencana NTB dan anggaran lainnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid mengungkapkan hasil pembahasan DPR dengan Kementerian Sosial menyepakati sementara tidak adanya perubahan pagu bagi anggaran belanja Kemensos.
Dia merinci, belanja sosial di Kemensos setiap tahun terus meningkat. "Belanja bantuan sosial Kementrian Sosial, yakni pada 2016 sebesar Rp10,3 triliun, pada 2017 sebesar Rp13,8 triiun, pada 2018 sebesar Rp38,9 triliun dan pada 2019 menjadi Rp54.3 triliun," ungkapnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.
Baca Juga
Sementara, dia melanjutnya pagu anggaran untuk perlindungan dan jaminan sosial pada 2019 sebesar Rp34,7 triliun sementara pada 2018 sebesar Rp19,67 triliun.
Sementara itu, Direktur Jendral Penanganan Fakir Miskin, Andi ZA Dulung membenarkan tidak adanya perubahan pagu anggaran Kemensos. Artinya, pagu anggaran Kemensos sesuai dengan pagu yang diusulkan.
"Tidak ada perubahan, Komisi VIII DPR mendukung program Kemensos," ungkapnya saat dikonfirmasi Bisnis.
Berdasarkan notulensi rapat yang diterima Bisnis, pagu anggaran Kemensos berubah dari pagu indikatifnya. Pagu indikatif anggaran Kemensos sebesar Rp59,3 triliun berubah menjadi Rp58,9 triliun.
Pagu berubah karena realokasi Rp438 miliar sebagai dampak pengurangan anggaran untuk penguatan alat pengolah data di PKH yang semula diperuntukkan untuk SDM PKH sebanyak 38.100 unit menjadi hanya 623 unit.
Berikut ini rincian prioritas anggaran Kemensos Tahun Anggaran 2019.
- Belanja Sekretariat Jenderal sebesar Rp372,2 miliar
- Inspektorat Jenderal sebesar Rp47,3 miliar
- Dirjen Pemberdayaan Sosial sebesar Rp429,3 miliar
- Dirjen Penanganan Fakir Miskin Rp21,4 miliar
- Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp723,2 miliar
- Alokasi Anggaran Rehabilitasi Sosial Rp1,163 triliun
- Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp34,765 triliun
- Perubahan skema komponen bantuan PKH 2016-2019 targetnya menjadi 10 juta dengan alokasi Rp32,65 triliun
Sementara itu, diputuskan pula target program prioritas pada 2019, yakni bantuan PKH sampai kepada 10 juta Keluarga penerima manfaat (KPM), pemberdayaan sosial bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 7.201 orang,.
Selanjutnya Program penanganan fakir miskin berupa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 10.800 KPM, rehabiltasi sosial bagi penyandang disabilitas yang mendapatkan alat bantu khusus sebanyak 3.164 orang.
Sementara itu, program peningkatan kapasitas keluarga bagi pendamping sosial PKH sebanyak 21.900 orang. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebanyak 107 juta jiwa.
Hasil pembahasan rapat ini masih sementara karena masih akan berubah seiring perkembangan pembahasan anggaran antara pemerintah dan DPR RI.
