Korupsi Proyek Jalan Bengkalis: KPK Cekal Bupati Amril Mukminin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap Bupati Kabupaten Bengkalis Amril Mukminin.
Rahmad Fauzan | 21 September 2018 19:08 WIB
Ilustrasi: Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi korban saat simulasi penanggulangan kebakaran di gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/9). Kegiatan tersebut untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus edukasi jika terjadi kebakaran di gedung lembaga antirasuah itu. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi melarang Bupati Kabupaten Bengkalis Amril Mukminin bepergian ke luar negeri.

Pelarangan dilakukan terkait proses penyidikan KPK untuk tersangka M. Nasir, Sekretaris Daerah Kota Dumai Provinsi Riau, dalam kasus tindak pidana korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015.

"KPK telah mengirimkan surat kepada Dirjen Imigrasi tertanggal 13 September 2018 tentang pelarangan ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung 13 September 2018," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (21/9/2018).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut, yakni Sekretaris Daerah Kota Dumai Provinsi Riau M. Nasir dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar pada 11 Agustus 2017.

M Nasir, saat itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis 2013-2015, dan Hobby Siregar diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Riau Tahun Anggaran 2013-2015.

Diduga dalam kasus itu terdapat kerugian negara sekurangnya Rp80 miliar.

Keduanya melanggar pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan, sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Tag : kpk, korupsi, bengkalis
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top