Bisnis.com, JAKARTA--Pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta A. Tony Prasetiantono menilai pembangunan infrastruktur yang semakin massif dilakukan Pemerintahan Jokowi-JK telah membuat Indonesia memiliki risiko paling kecil terpapar krisis moneter.
Menurutnya, berdasarkan hasil dari analisis Nomora Holdings Inc, Indonesia masuk negara berkembang nomor delapan yang memiliki risiko paling kecil terpapar krisis moneter, kendati Indonesia tengah menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
"Kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi, dalam hal ini, tentu policy mix, yaitu kombinasi kebijakan moneter dan fiskal. Tetapi proyek infrastruktur tetap menjadi panglima. Semua pihak mengakui itu," tutur Tony dalam keterangan resminya, Rabu (12/9).
Tony menjelaskan selain kebijakan Jokowi di ranah moneter dan fiskal, ada dua faktor positif yang turut mendukung hasil analisis Nomora Holding Inc yaitu banyaknya proyek infrastruktur strategis yang jadi daya tarik investor asing untuk menanamkan modal ke Indonesia, kedua yaitu kondisi sektor perbankan yang semakin baik.
”Tidak hanya strategis, proyek-proyek infrastruktur tersebut menjadi daya tarik karena efisien dan daya saingnya meningkat drastis. Ini hal yang membuat investor asing terkesan,” katanya.
Sementara itu, ada delapan negara yang memiliki ketahanan (resilien) menghadapi kondisi krisis dan mendapatkan skor 0. Selain Indonesia, negara lain yang berisiko kecil terpapar krisis adalah Brasil, Bulgaria, Kazakhstan, Peru, Filipina, Rusia, dan Thailand.
Menurut Nomura, Indonesia dinilai cukup risilien. Dengan cadangan devisa US$117 miliar dan rendahnya rasio utang terhadap PDB, Indonesia masih cukup kuat untuk menahan pelemahan nilai tukar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
