Bisnis.com, JAKARTA—Komisi Yudisial berencana melakukan pemantauan secara masif terhadap peradilan di daerah-daerah yang berpotensi konflik pada pemilihan umum tahun depan.
Ketua Komisi Yudisial Periode 2018-2020 Jaja Ahmad Jayus menyatakan pihaknya akan memetakan daerah-daerah yang berpotensi konflik tersebut.
“Kami rencana 2019 itu akan melakukan pemantauan masif di berbagai daerah kurang lebih 200 lingkungan peradilan yang akan kita bagi peta-peta potensi yang menimbulkan konflik. Kami belum punya peta secara utuh, kami akan melihat laporan teman-teman pengadilan mana saja daerah yang pernah bersengketa di pemilu pada masa lampau,” katanya di Kantor Wakil Presiden RI, Rabu (1/8/2018).
Terkait pemantauan tersebut Komisi Yudisial akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Selain itu, dalam hal ini KY akan menggandeng LSM dan perguruan tinggi. KY, menurut Jaja, berkomitmen melakukan advokasi pada hakim yang berpotensi mengalami ‘gangguan’ dari para pencari keadilan.
Sementara itu Ketua Bidang Pencegahan KY Joko Sasmito mengatakan di luar pemantauan dan pemetaan, KY juga akan memberikan pelatihan kepada para hakim terkait penanganan perkara pemilu khususnya di bidang hukum pidana.
Tahun ini pihaknya telah melakukan pelatihan untuk hakim pemilu sebanyak 80 orang.
“Selain pemantauan, KY mempersiapkan hakim agar memahami perkara-perkara pemilu sehingga tidak terjadi persoalan karena banyak yang baru dalam UU Pemilu. Itu juga penyegaran tentang masalah kepemiluan,” imbuh Jaja.
Dia menambahkan, KY mendapatkan masukan dari KPU dan Bawaslu untuk memberikan pelatihan selanjutnya di Surabaya dan Medan. Sebabnya, banyak pengaduan terkait pemilu di provinsi Sumatra Utara dan Jawa Timur.
