Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Berbagi Kekhawatiran Defisit Neraca Perdagangan dengan Kepala Daerah

Presiden Jokowi menekankan dalam menghadapi ketidakpastian global yang sulit dikalkulasi, pemerintah perlu mengantisipasinya dengan merespons setiap perubahan yang ada.
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) menyampaikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (26/7/2018)./ANTARA-Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) menyampaikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (26/7/2018)./ANTARA-Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan dalam menghadapi ketidakpastian global yang sulit dikalkulasi, pemerintah perlu mengantisipasinya dengan merespons setiap perubahan yang ada.

Menurutnya, ada masalah besar yang terus disampaikannya, untuk dicarikan jalan keluarnya, seperti masalah defisit transaksi berjalan. Jokowi mengatakan jika fundamental ekonomi bisa diperbaiki, maka Indonesia terhindar dari pengaruh gejolak ekonomi dunia.

“Neraca perdagangan saya titip meskipun saya berkali kali sudah menyampaikan ini urusan ekspor dan impor. Kita sekarang ini defisit,” tuturnya dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2018, Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Dalam forum pengendalian inflasi yang mengangkat tema ‘Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Mewujudkan Stabilitas Harga Dan Pertemumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Serta Berkualitas’, Jokowi berharap investasi yang berorientasi ekspor di daerah jangan dihambat.   

Di hadapan para Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Kepala Negara juga menekankan investasi yang berorientasi ekspor ataupun subtitusi impor, di buka lebar-lebar. Permintaan Jokowi ini, sebenarnya sudah berulang kali diutaran, khususnya terkait kemudahan pelayanan investasi.

“Kalau kita sudah surplus neraca perdagangan kita, mau ada gejolak apa kita bisa kipas-kipas,” katanya.

Selain defisit neraca perdagangan, Jokowi juga menyebut solusi yang dapat mengatasi situasi ketidakpastian adalah sektor pariwisata. Dia mengatakan setiap pemerintah daerah diharapkan dapat mengangkat potensi daerahnya, untuk pariwisata.

Tidak hanya itu, untuk mendorong sektor pariwisata lebih berkontribusi, pemerintah menargetkan target kunjungan wisatawan asing mencapai 20 juta pada tahun depan.

“Apa yang dibutuhkan dari pusat, kita akan siap untuk membantu ini,” tegasnya.

Tahun lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan realisasi kunjungan wisman mencapai 14,04 juta, atau meleset dari target yang ditetapkan sebesar 15 juta pada 2017. Namun angka itu tercatat tumbuh 21,88% dibandingkan dengan 2016 sebanyak 11,52 juta wisman.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper