Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berharap sistem zonasi dapat merekatkan dan menyinergikan tripusat pendidikan, yaitu sekolah, masyarakat, dan keluarga. Dengan begitu, dapat disadari bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya di satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama.
"Diharapkan jika ada hal-hal negatif yang menerpa siswa kita, bisa diatasi dengan kerja sama antara tiga pihak itu,” kata Muhadjir dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Senin (16/7/2018).
Kebijakan zonasi ditetapkan pemerintah untuk kebaikan yang lebih besar. Khususnya mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas. Saat ini angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) dirasa sudah cukup tinggi. Namun, Muhadjir juga mengatakan bahwa kualitasnya belum merata.
"Misalnya di wilayah Papua ini, kalau di kota-kotanya sudah baik, sudah cukup maju, tetapi di wilayah pegunungannya masih belum. Kalau dibiarkan nanti akan semakin menganga kesenjangan itu. Tidak boleh begitu," tutur Muhadjir.
Oleh karena itu, zonasi akan menjadi pintu masuk pembenahan pendidikan nasional. Segera, kebijakan zonasi akan menghadirkan rekomendasi berbasis data yang dapat digunakan.
"Saya tahu banyak yang belum paham, dan mungkin tidak puas karena adanya perubahan. Yang penting adalah mengubah sikap mental, cara pandang masyarakat. Ini bagian dari revolusi mental di bidang pendidikan," kata Muhadjir.
Dia juga meminta agar pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten atau kota dapat segera mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan pemerintah pusat.
"Agar segera terwujud pemerataan yang berkualitas itu," tegas Muhadjir.
Selain meninjau pelaksanaan hari pertama sekolah di Papua, Mendikbud dijadwalkan menghadiri Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan se-Papua, juga melepas Jalan Sehat Siswa dan Guru dalam rangka menyemarakkan Asian Games 2018.
