Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta bersikap netral dan tidak terpangaruh kontestasi politik.
Hal itu disuarakan oleh massa Jaringan Muda Muslim Jayakarta (JMMJ) berunjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (25/6/2018). Dalam unjuk rasa tersebut, mereka mendesak KPK tidak terpengaruh pada kontestasi politik dan menolak adanya politisasi KPK.
“Kami menilai KPK sebagai institusi hukum negara, harus menjadi alat negara yang netral dari kepentingan politik. Jangan jadi perpanjangan tangan kepentingan politik tertentu," tegas Koordinator aksi, Andi.
Menurutnya, unjuk rasa yang mereka gelar merupakan bentuk keprihatinan terhadap banyaknya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan KPK untuk kepentingan Pilkada 2018. Maka itu, Andi berharap KPK tetap on the track yakni independen dan mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga tegaknya marwah pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Saya tidah perlu sebut siapa yang memanfaatkannya karena publik sudah tahu semua. Ini adalah bentuk keprihatinan adanya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan KPK untuk kepentingan Pilkada dan meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara,” tuturnya.
Sementara itu, Koordinator Front Pemerhati Indonesia (FPI) Muhammad Ali mendesak KPK untuk tidak bermain api didalam pusaran Pilkada kali ini. Dia pun masih mensinyalir ada segelintir pendukung paslon gubernur yang melakukan aksi black campaign di masa tenang.
Baca Juga
"Hari ini ada kelompok massa tergabung dalam Komite Anti-Korupsi Indonesia demo, diduga pesanan salah seorang paslon dalam Pilkada Jateng. Kami menilai demo ini adalah aksi black campaign, karena sudah memasuki masa tenang," sebut Muhammad Ali.
Dia melanjutkan pihaknya tidak menghendaki jika KPK jadi lembaga pesanan parpol alias 'bumper' bagi kepentingan politik saat ini, sehingga bisa menyandera KPK untuk alat tawar politik demi kepentingan jaringan gelap sehingga memuluskan hajatnya tanpa halangan.
"Kami tegaskan KPK harus netral, jangan jadi bumper bagi kepentingan politik," tuturnya.
Sebelumnya, pada hari yang sama puluhan massa tergabung dalam Komite Anti-Korupsi Indonesia (KAKI) menyampaikan tuntutan agar KPK memeriksa Ganjar Pranowo dan Azis Syamsuddin terkait kasus e-KTP.
