Kemampuan Membaca 55% Penduduk Terbatas, Pemerintah Harus Perbaiki Mutu Pendidikan

Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia, Frederico Gil Sander, menilai sebenarnya sektor pendidikan Indonesia sudah mencapai kemajuan besar dalam hal kuantitas. Namun, masih banyak kekurangan dalam sisi mutu.
Annisa Margrit | 06 Juni 2018 13:10 WIB
Ilustrasi - Sejumlah siswa SD bergandengan tangan bersama saat kegiatan Memeluk Jatigede 2018 di Bendungan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (2/5). Kegiatan yang diikuti 30 ribu peserta dari siswa SD, SMP, serta guru se-Kabupaten Sumedang tersebut dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia diminta memperbaiki kualitas pendidikan sebagai upaya mengerek pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia, Frederico Gil Sander, menilai sebenarnya sektor pendidikan Indonesia sudah mencapai kemajuan besar dalam hal kuantitas. Namun, masih banyak kekurangan dalam sisi mutu.

"Sekitar 55% penduduk Indonesia kemampuan membacanya masih terbatas, bisa membaca tapi mungkin sulit mengerti apa yang dibaca," ungkapnya lewat akun Twitter Bank Dunia Indonesia, @BankDunia, Rabu (6/6/2018).

Mengacu pada tabel di atas, murid dengan tingkat pencapaian di bawah level 2 dipertimbangkan memiliki kemampuan membaca terbatas.

Berdasarkan data PISA 2015, jumlah anak yang sekolah dalam usia 13-15 tahun naik dari 88% pada 2011 menjadi 95%. Adapun jumlah siswa yang duduk di kelas 7 ke atas mencapai 68%, lebih besar dari Vietnam yang sebesar 49% tapi masih di bawah Thailand yang menyentuh 72%.

Dalam bidang sains, nilai rata-rata PISA murid Indonesia naik menjadi 386 poin dari 375 poin pada 2012. Kompetensi matematika juga meningkat dari 375 poin menjadi 386 poin. 

Namun, kompetensi membaca belum menunjukkan perbaikan signifikan, dari 396 poin menjadi hanya 397 poin. Meski demikian, hal ini mampu mengerek posisi Indonesia hingga 6 peringkat jika dibandingkan posisi 2012 yang berada di peringkat kedua dari bawah. 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, Bank Dunia menyatakan perlu perbaikan layanan pendidikan di daerah. Menurut catatan Bank Dunia, sebesar 63% anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dialokasikan untuk eksekusi di tingkat pemerintah daerah.

Peningkatan kualitas juga bisa dilakukan lewat perbaikan mutu guru. Gil Sander mengatakan banyaknya guru yang tidak lama lagi akan pensiun harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan mutu tenaga pengajar.

Tabel di atas menunjukkan perbandingan usia para tenaga pengajar yang masih aktif. Dalam tabel kanan, pada 2015, terlihat guru berusia 25-30 tahun sangat banyak.

Jumlah tersebut jauh berbeda dengan demografi pada 2005, di mana jumlah tenaga pengajar didominasi guru yang berusia 35-45 tahun. 

Dalam APBN 2018, anggaran pendidikan tercatat sebesar Rp444,1 triliun atau meningkat 5,8% dari APBN 2017.

Dana tersebut dialokasikan untuk Program Indonesia Pintar untuk 19,7 juta jiwa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 56 juta jiwa, beasiswa Bidik Misi untuk 401.500 mahasiswa, pembangunan/rehabilitasi sekolah/ruang kelas sebanyak 61.200 unit, dan tunjangan profesi guru.

Tunjangan profesi guru PNS akan diberikan kepada 257.200 guru, 435.900 guru non PNS, dan 1,2 juta guru PNS daerah (PNSD).

Sebelumnya, World Bank Country Director untuk Indonesia, Rodrigo Chaves, mengingatkan Indonesia untuk tidak kehilangan fokus pada dua defisit besar di tengah gejolak ekonomi global ini.

Pertama, defisit infrastruktur. Kedua, defisit modal manusia, yang disebut sebagai faktor penentu kemajuan bangsa di masa depan.

Modal manusia menjadi salah satu tema yang diangkat dalam laporan kali ini.

Tag : bank dunia, pendidikan
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top