Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Anggota DPR: RUU KUHP Jangan Buru-buru Diketok

Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) masih memiliki sejumlah persoalan yang dinilai belum jelas. RUU tersebut harus lebih baik dari UU warisan Belanda itu.
Stefanus Arief Setiaji
Stefanus Arief Setiaji - Bisnis.com 31 Mei 2018  |  16:37 WIB
Anggota DPR: RUU KUHP Jangan Buru-buru Diketok
Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2018). - ANTARA/Hafidz Mubarak A
Bagikan

Kabar24.com, JAKARTA — Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) masih memiliki sejumlah persoalan yang dinilai belum jelas. RUU tersebut harus lebih baik dari UU warisan Belanda itu.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan bahwa ada sejumlah pasal yang harus dibicarakan kembali untuk disamakan persepsinya dan tidak berdampak dalam pelaksanaannya terutama yang bersifat khusus, seperti korupsi, terorisme, pencurian ikan, penambangan ilegal, dan perdagangan orang.

“Ini memang belum clear. Kemarin tim perumus menyisir lagi hal-hal yang perlu dibahas lagi terutama masalah berkaitan dengan korupsi. Saya berharap Pimpinan DPR dan Pimpinan Komisi III supaya tidak terburu-buru mengesahkan RUU KUHP ini,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi di situs DPR, Kamis (31/5/2018).

Selain ada beberapa hal yang harus dibicarakan kembali, katanya RUU ini ada sesuatu yang fenomenal dari UU warisan Belanda ke RUU hasil bangsa sendiri yang harus lebih baik. Karena itu dia kembali berharap RUU ini jangan buru-buru untuk disahkan.

Terkait dengan ancaman pidana, Nasir berharap harus rasional, bukan mengikuti perasaan atau emosional.

Dia merasa, apa yang sudah dikerjakan sudah cukup baik. “Dengan adanya dinamika dan masukan berbagai kalangan masyarakat, ada yang mengusulkan tidak perlu dibuka semuanya. Kita lihat nanti pemerintah dan DPR menyikapi hal itu,” tambahnya.

Soal penghinaan kepada Presiden, kata Nasir RUU ini mengatur penghinaan terhadap kepala negara dari negara lain.

“Kalau penghinaan kepada kepala negara lain dipidanakan, masak kepala negara sendiri kalau dihina, tidak dipidanakan. Meski demikian itu masuk dalam delik aduan. Kalau presiden merasa terhina dan martabatnya direndahkan, bisa melapor kepada polisi,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

korupsi terorisme ruu kuhp
Editor : Stefanus Arief Setiaji
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top