Bisnis.com, JAKARTA—Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan perlunya koordinasi yang kuat antara TNI dan Polri jika Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI diaktifkan kembali sebagai langkah penanggulangan masalah terorisme.
“Kalau operasi untuk keamanan negara dari luar, otomatis itu [Koopssusgab] kan [diperlukan]. Tergantung apa masalahnya. Tapi memang perlu koordinasi antara TNI dengan polisi, selalu dibutuhkan, perlu itu,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Selasa (22/5).
Menurutnya, jika tanpa koordinasi yang kuat Polri dan TNI akan lemah. Apalagi masing-masing instansi punya kelebihan yang harus disatukan dalam memberantas terorisme.
“TNI punya kelebihan dan polisi punya kelebihan dan punya tugas sesuai undang-undang,” ujarnya.
Jusuf Kalla atau JK pun menyebut, dengan koordinasi yang kuat kerjasama kedua instansi tersebut dalam memberantas terorisme akan jauh dari friksi.
JK mencontohkan, keberhasilan penanganan masalah terorisme di Poso dan beberapa daerah justru terjadi karena kerjasama TNI-Polri yang kuat.
Baca Juga
Dia pun mengingatkan, kepolisian pernah satu komando dengan TNI di bawah panglima ABRI sebelum masa reformasi. Adapun Koopssusgab TNI rencananya akan bekerja di bawah Polri.
Sebelumnya, pemerintah berencana untuk membentuk kembali Koopssusgab pasca teror di Surabaya, Sidoarjo dan Riau.
Pada saat posisi Panglima TNI dijabat Jenderal TNI Moeldoko pada 2015, pasukan gabungan itu pernah dibentuk sebagai antiteror.
Pasukan antiteror tersebut diisi prajurit-prajurit pilihan dari satuan-satuan khusus di tubuh TNI yaitu Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Satbravo TNI AU.
Moeldoko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan mengatakan, gabungan pasukan khusus itu saat ini dibekukan. Kendati demikian, kata Moeldoko, saat pembentukan kembali Koopssusgab diajukan Presiden Joko Widodo tertarik.
.jpg?w=300&h=221)
