Kabar24.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) yang juga ketua panitia pengarah (Steering comitee) Rapat Kerja nasional (Rakernas) Himpunan Perguruan Tinggi Negeri (HIMPUNI) Andre Rahadian menyatakan pemerintah perlu meningkatkan kualitas lulusan dan lembaga pendidikan vokasi.
Menurutnya, lulusan Vokasi yang berkualitas di Indonesia bukan hanya terserap di berbagai sektor industri dalam negeri tapi juga di berbagai manca negara. Sehingga dapat mendatangkan devisa bagi pembangunan negara.
Hal tersebut karena negara Indonesia yang sedang giat melakukan pembangunan di berbagai sektor saat ini, membutuhkan banyak tenaga kerja yang terampil dan profesional. Tenaga-tenaga kerja tersebut salah satunya dihasilkan lewat program pendidikan vokasi.
Hal tersebut Andre Rahadian dalam acara penyampaian Pokok-pokok Hasil Munas Himpuni I, Selasa (7/5) di Jakarta seperti dikutip dari siaran persnya.
“Terpinggirkannya sumber daya manusia lokal dalam banyak kegiatan ekonomi seperti pariwisata, manufaktur dan pengolahan hasil laut, karena tidak meratanya kemampuan kerja dan belum adanya sertifikasi profesionalitas yang dimiliki tenaga kerja kita. Akibatnya ketika harus bersaing dengan tenaga kerja dari kota apalagi luar negeri yang sudah memiliki sertifikasi di tingkat internasional untuk dapat bekerja di perusahaan intenasional yang ada di dalam negeri, kita sering kali tersisih. Padahal potensi yang dimiliki bangsa Indonesia sangat besar. Akibat lainnya, investasi dari negara-negara lain di dalam negeri menjadi terkendala karena ketidaksiapan sumberdaya manusia kita dibandingkan negara-negara lain, “ papar Andre Rahadian.
“Setelah pemerintah giat melaksanakan pembangunan infrastruktur, Himpuni menyarankan percepatan kesiapan SDM dengan fokus awal pada 5 Pokja, yaitu Pokja industri kecil & kreatif, Pokja Pembangunan Desa, Pokja Pariwisata, Pokja Pertanian & kelautan dan Pokja Inovasi,” Papar Andre Rahadian lagi.
Atas kendala-kendala yang ada yang dapat menghambat penyerapan tenaga kerja Indonesia di dalam maupun luar negeri, koordinator presidium HIMPUNI, Ganjar Pranowo dalam Rapat Kerja Nasional yang diadakan pada Sabtu ( 5/3) lalu di UNS mengambil tema besar yang diangkat adalah rencana percepatan program vokasi untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
Pengambilan tema ini didasari pada kebutuhan untuk meningkatkan daya saing dan kemaslahatan bangsa. Dengan tema besar ini, harapan kepada pemerintah adalah peningkatan kuantitas ketersediaan, kualitas pelayanan, dan perluasan/ pemerataan pendidikan vokasi.
Menurut Budi Karya Sumadi mewakili Kagama, dengan banyaknya lembaga pendidikan vokasi yang berkualitas, diharapkan kelak dapat menghasilkan lulusan vokasi yang dapat mengisi pos tenaga kerja di bidang industri dan jasa dengan keahlian tersertifikasi dan berdaya saing yang akhirnya meningkatkan kemakmuran Indonesia.
Selain itu, dalam menghadapi era perdagangan bebas ASEAN atau MEA, indonesia juga harus memiliki dan melakukan sertifikasi bagi tenaga kerja asing yang siap pakai, agar bisa mendapatkan benefit dari pembebasan perpindahan tenaga kerja diantara negara Asia Tenggara. Lulusan Vokasi Indonesia, selain dapat mengisi pos –pos tenaga kerja di dalam negeri juga di luar negeri dan harus mampu bersaing dengan tenaga-tenaga kerja asing yang masuk ke dalam negeri.
Selama ini tenaga-tenaga kerja lulusan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan vokasi di tanah air tidak kalah kualitasnya dengan tenaga kerja asing dari berbagai negara. Bahkan, tenag kerja indonesia lulusan vokasi disukai kalangan industriawan baik di Timur Tengah maupun negara-negara Asia seperti Jepanag dan Korea. Tenaga-tenaga kerja yang berkualitas seperti ini harus ditingkatkan kuantitatas. Salah satunya lewat peningkatan kuantitas lembaga vokasi.
“Bercermin pada Jerman dan Korea yang lebih banyak mendirikan lembaga vokasi atau sekolah menengah kejuruan dibanding universitas dan sekolah menengah umum (SMU), HIMPUNI menyarankan agar pemerintah memperbaiki arah pendidikan nasional sehingga lebih banyak tenaga kerja siap pakai yg mempunyai standar mutu kerja yg terukur. Karena itu pula, ke depan kami menyarankan pemerintah memperbanyak berdirinya lembaga pendidikan vokasi dan sekolah menengah kejuruan. Dibandingkan lembaga pendidikan umum,” papar Ketua umum IKA UNDIP, Maryono yang juga menjabat sebagai dirut BTN.
