Kabar24.com, JAKARTA — Kalangan akademisi menilai wajar apabila persoalan ekonomi domestik dijadikan komoditas politik menjelang Pemilihan Umum 2019.
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta (Unsa) Agus Trihatmoko mengatakan bahwa fenomena apapun di tengah masyarakat tidak bisa dilepaskan dari dimensi politik. Di sisi lain, persoalan ekonomi berpotensi menimbulkan ekses sosial sehingga menjadi perhatian banyak politisi.
“Jadi wajar kalau ekonomi dipolitisasi. Kalau tidak mau ditarik ke politik ya harus ditata dengan baik ekonominya,” katanya usai sidang uji materi UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara di Jakarta, Rabu (2/5/2018).
Agus menilai masyarakat menginginkan performa ekonomi nasional bisa meningkat. Saat ini, kata dia, pertumbuhan ekonomi mandek di angka 5% karena sektor riil tidak terlalu kuat. Investasi asing yang diharapkan mampu mendongkrak perekonomian justru lebih banyak berputar di pasar modal.
Namun, dia pun mengakui bahwa kinerja perekonomian nasional selama 3 tahun ini terbantu dengan pembangunan infrastruktur. Alhasil, tercipta lapangan kerja baru kendati program infrastruktur kerap menuai kritik karena dibiayai dari utang.
Kritik teranyar atas performa ekonomi dilayangkan oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto ketika acara deklarasi pencalonan dirinya sebagai presiden oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, Selasa (1/5/2018).
Prabowo menilai penyelenggara pemerintahan tidak berhasil mengelola kekayaan negara sehingga tidak terdistribusikan kepada rakyat.
“Saya katakan kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Kalau nanti saya dapat mandat kita rebut kekayaan kembali kepada rakyat,” ujarnya.
Prabowo pun meneken kontrak politik dengan KSPI yang menjanjikan perbaikan di bidang perekonomian. Beberapa janji itu adalah peningkatan daya beli, penciptaan lapangan kerja baru, hingga reformasi perpajakan.
Terpisah, Fungsionaris DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait mengakui bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih memiliki kekurangan di bidang ekonomi. Dia mencontohkan pertumbuhan ekonomi dan target pajak belum seperti yang dijanjikan.
“Tidak ada pemerintahan dan presiden yang sempurna. Kekurangan itu kita perbaiki,” katanya di Jakarta, belum lama ini.
