Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Deklarasi Jokowi-Cak Imin: Ini Tanggapan Para Politisi Senayan

Deklarasi cawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk mendampingi capres Jokowi oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ditanggapi beragam oleh politisi Senayan.
Warga Nahdliyin mengikuti deklarasi dukungan untuk Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) maju di Pilpres 2019, di Pondok Pesantren Bahrul Hidayah Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (17/2/2018)./ANTARA-Budi Candra Setya
Warga Nahdliyin mengikuti deklarasi dukungan untuk Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) maju di Pilpres 2019, di Pondok Pesantren Bahrul Hidayah Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (17/2/2018)./ANTARA-Budi Candra Setya

Kabar24.com, JAKARTA—Deklarasi cawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk mendampingi capres Jokowi oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ditanggapi beragam oleh politisi Senayan.

Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah meminta Cak Imin sebaiknya berkaca terlebih dahulu sebelum mendeklarasikan diri sebagai Cawapres pendamping Jokowi.

"Cak Imin coba berkaca dulu apakah sudah pantas diduetkan dengan Jokowi?" kata Inas kepada wartawan, Selasa (10/4). Politisi yang sama-sama berada di kubu Jokowi itu menilai deklarasi sepihak Cak Imin itu menunjukkan ambisi yang berlebihan.

Inas mengakui posisi pasangan Jokowi di Pilpres 2019 memang menggiurkan sehingga banyak politisi yang berminat.

"Banyak yang ngiler keblinger ingin diduetkan dengan Jokowi. Yang menjadi persoalan adalah sudah pantas belum?" ujar anggota DPR yang duduk di Komisi VI itu.

Alasannya, posisi wapres Jokowi di periode mendatang bisa menaikkan popularitas dan elektabilitas politik secara instan. Inas menduga hal itulah yang diinginkan Cak Imin.

Semenara itu, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyebut Cak Imin menggunakan ‘jurus kepiting’. Menurutnya, teknik tersebut dilakukan dengan menjepit dari dua arah.

“Itu sebabnya yang disorongkan langsung tandem, seperti pemain ganda dalam olahraga," ujar Hendrawan. Akan tetapi anggota Komisi XI DPR itu tak mempersalahkan deklarasi PKB tersebut.

Dia menilai deklarasi itu tidak berati apa-apa karena karena keputusan final harus dibahas dengan partai politik pengusung lainnya.

"Deklarasi ya boleh-boleh saja. Terus apa yang dimasalahkan? Ini kan sebuah tawaran, sebuah opsi," katanya.

Lain lagi pendapat politisi Ahmad Baidowi yang tidak lain adalah Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP bersama Hanura, Golkar, PDIP dan Nasdem merupakan parpol koalisi pendukung Jokowi.

Menurutnya, deklarasi sepihak itu jangan sampai menyandera Jokowi. Baidowi mempertanyakan apakah kalau nantinya kalau Jokowi tidak menjatuhkan pilihannya ke Cak Imin, lalu Ketua Umum PKB itu masih akan mendukung petahana presiden, ujarnya mempertanyakan.

“Sudah membuat posko (JOIN), tapi kalau nanti Jokowi menentukan lain dan ternyata yang punya posko tidak digandeng, apakah masih mau dukung Jokowi?” ujarnya.

Sebelumnya, PKB mengusung Joko Widodo dan Muhaimin Iskandar untuk Pemilu Presiden 2019. Keputusan tersebut, salah satunya diwujudkan dengan membuat Posko JOIN yang merupakan akronim Joko Widodo-Muhaimin di Tebet, Jakarta Selatan.

"Saya nyatakan PKB pada Pilpres 2019 mendatang akan mengusung pasangan Pak Jokowi dan Muhaimin Iskandar yang disebut pasangan JOIN," kata Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper