Bisnis.com, JAKARTA-Reformasi agraria dengan redistribusi aset dan legalisasi tanah menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan dan pemerataan ekonomi di Tanan Air.
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Rosarita Niken Widiastuti, mengatakan pemerintah terus melakukan upaya tersebut untuk menurunkan angka kemiskinan.
“Presiden fokus pada pemerataan ekonomi dan meminta jajaran Menteri Kabinet Kerja bekerja keras menurunkan angka kesenjangan, salah satunya melalui redistribusi aset dan legalisasi tanah dengan lebih masif,” katanya.
Dia menyampaikan hal tersebut dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertema Apa Kabar Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, di kantor Kemkominfo, Jakarta, Selasa (3/4/2018)
Menurutnya, selama 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla berhasil mengurangi angka kemiskinan pada 2015 sebesar 11,1% berhasil diturunkan menjadi 10,12% pada 2017.
“Angka tersebut merupakan yang terendah sepanjang 10 tahun terakhir,” ujarnya seraya mengungkapkan bahwa tujuan reformasi agraria untuk memberikan kesempatan masyarakat mengolah lahan untuk kesejahteraan mereka.
Baca Juga
Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, dalam kesempatan yang sama, menjelaskan pemerintah senantiasa berupaya agar realisasi reformasi agraria bisa betul-betul bermanfaat bagi masyarakat.
“Lantaran itu ada sejumlah faktor sebagai hal genuine yang disyaratkan oleh pemerintahan saat ini, dalam melaksanakan program tersebut,” tegasnya.
Dia mengungkapkan hal yang genuine di era pemerintahan Presiden Jokowi, terkait perhutanan sosial, adalah selalu diingatkan perlunya ada akses dukungan yang lain sehingga ada spot-spot ekonomi dan harus ada ekonomi domestiknya.
Menurutnya, sejumlah data terkait perkembangan reformasi agraria adalah pada Maret 2018 total realisasinya seluas 1.500.669 hektar, dari potensi perhutanan sosial mencapai sekitar 13.462.102 hektar.
