Asean Soroti Membanjirnya Produk Baja Murah China

China menetapkan bea ekspor terhadap baja bernilai tambah rendah dan memberikan pemotongan pajak (tax rabate) terhadap ekspor baja bernilai tambah tinggi. Kebijakan tersebut dicurigai telah disalahgunakan oleh eksportir baja China dengan cara mengalihkan kode HS baja murah menjadi baja paduan yang bernilai tambah tinggi untuk menghindari pajak ekspor.
Wike Dita Herlinda | 27 Maret 2018 18:46 WIB
Pabrik baja di Jiaxing, Provinsi Zhejiang, China - Reuters/William Hong

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan negara anggota Asean menyoroti isu terkait dugaan manipulasi produk baja murah dari China yang membanjiri pasar Asia Tenggara, di sela-sela pertemuan Pejabat Ekonomi Senior Asean (SEOM) 2018.

Dalam pertemuan itu, Indonesia dan anggota Asean lainnya menekankan untuk segera menyelesaikan isu perdagangan internasional tersebut, khususnya soal produk besi dan baja murah dari China yang membanjiri pasar Asia Tenggara.

Untuk diketahui, China menetapkan bea ekspor terhadap baja bernilai tambah rendah dan memberikan pemotongan pajak (tax rabate) terhadap ekspor baja bernilai tambah tinggi. Kebijakan tersebut dicurigai telah disalahgunakan oleh eksportir baja China dengan cara mengalihkan kode HS baja murah menjadi baja paduan yang bernilai tambah tinggi untuk menghindari pajak ekspor.

Praktik perdagangan tidak sehat tersebut telah berlangsung tanpa pengawasan ketat dari Pemerintah China dan mengakibatkan industri baja domestik Asean, termasuk Indonesia, mengalami kerugian dan kesulitan meningkatkan kapasitas produksi.

Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional, Iman Pambagyo berpendapat solusi konkret atas permasalahan tersebut diharapkan dapat dicapai pada pertemuan dialog antara asosiasi besi dan baja Asean dan China. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 30 Maret 2018 di Xian, China.

“Indonesia telah menyuarakan kembali pentingnya penyelesaian isu ini melalui dialog antarasosiasi dari Asean dan China bersama-sama dengan perwakilan pemerintah dari kedua belah pihak,” kata Iman, yang juga Ketua SEOM Indonesia, pada Selasa (27/3/2018).

Dia menegaskan Indonesia juga meminta agar pihak perwakilan dari Pemerintah China yang hadir dalam dialog tersebut adalah wakil yang tepat dan memiliki kewenangan untuk memberikan solusi dan rekomendasi praktis guna penyelesaian isu besi dan baja ini.

Sementara itu, memasuki integrasi ekonomi periode 2016-2025, pertemuan dengan negara anggota Asean semakin intensif. Hal ini dilakukan guna menuntaskan berbagai agenda kerja sama integrasi baik dalam lingkup internal Asean maupun dengan eksternal.

Integrasi eksternal ini dilakukan dengan negara mitra dagang Free Trade Area (FTA) seperti Jepang, China, Korea, India, Australia dan Hong Kong, serta negara mitra dagang strategis seperti Amerika Serikat (AS) dan Kanada.

Pertemuan para Pejabat Ekonomi Senior Asean (Senior Economic Officials’ Meeting/SEOM) 2018 ini berlangsung pada 21—24 Maret di Nusa Dua, Bali. Pertemuan ini merupakan konsultasi dengan negara mitra untuk memperkuat kemitraan perdagangan di bidang barang, jasa, investasi, dan peningkatan kapasitas.

Dalam forum konsultasi dengan Pejabat Ekonomi Senior China, Iman menekankan perlunya suatu mekanisme untuk mengukur implementasi inisiatif peningkatan kapasitas dalam skema Kawasan Perdagangan Bebas Asean-China (Asean-China Free Trade Area/ACFTA). ACFTA membuka kesempatan kerja sama ekonomi dan teknis dengan Asean di berbagai bidang.

"Untuk itu, negara anggota Asean, khususnya Indonesia, diharapkan dapat memanfaatkan berbagai kerja sama yang ditawarkan," kata Iman. Pada pertemuan konsultasi dengan Hong Kong, seluruh pihak menyampaikan kembali komitmennya untuk memperkuat kerja sama ekonomi di berbagai bidang.

Seluruh pihak juga berkomitmen menyelesaikan proses domestik untuk menyelesaikan ratifikasinya agar Perjanjian Perdagangan Bebas Asean-Hong Kong (AHKFTA) dan Perjanjian Investasi Asean-Hong Kong (AHKIA) yang telah ditandatangani di sela-sela pertemuan KTT Asean tahun lalu dapat diimplementasikan pada Januari 2019.

Sebelumnya, Indonesia juga melangsungkan pertemuan bilateral dengan Hong Kong untuk membahas upaya peningkatan kerja sama kedua pihak dalam skema AHKFTA, khususnya di bidang fasilitasi perdagangan dan peningkatan kapasitas.

Sementara dengan Jepang, dibahas implementasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Asean-Jepang (Asean-Japan Comprehensive Economic Partnership/AJCEP). Indonesia juga menyampaikan bahwa komitmen AJCEP dalam bidang perdagangan barang, yang sempat tertunda selama tujuh tahun, telah diimplementasikan Indonesia per 1 Maret 2018 melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2018 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk.

“Jepang dan negara ASEAN lainnya menyambut baik upaya Pemerintah Indonesia dalam implementasi perjanjian AJCEP terkait dengan perdagangan barang, melalui pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2018. Hal ini merupakan kesempatan baik bagi Indonesia untuk merambah pasar Jepang melalui pemanfaatan tarif preferensi dan berbagai kemudahan yang telah diatur dalam skema ini,” ujar Iman.

Selain melakukan pertemuan dengan negara mitra dari kawasan Asia Timur, ASEAN juga melangsungkan pertemuan konsultasi dengan AS dan Kanada. AS, yang selalu menekankan perdagangan yang adil (fair trade), tetap berpandangan bahwa ASEAN adalah mitra pentingnya. AS berkomitmen untuk berdialog dan meningkatkan kerja sama dengan negara ASEAN.

AS juga mengusulkan area kerja sama baru pada pertemuan SEOM-AS yang akan datang. Negara anggota ASEAN juga menyoroti kebijakan AS mengenai kenaikan tarif bea masuk produk baja dan aluminium yang diproklamirkan Presiden Trump awal bulan Maret 2018.

Indonesia secara khusus menyampaikan harapannya agar masuk dalam kelompok negara yang mendapat pengecualiaan atas kebijakan yang telah diterapkan secara temporer tersebut.

Tag : baja, asean
Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top