Kasus Novel Baswedan: Lembaga Negara Diminta Suarakan Pembentukan TGPF

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan berbagai upaya pendampingan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang dilakukan oleh pihaknya selama ini belum membuahkan hasil yang memuaskan.
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 22 Februari 2018  |  14:51 WIB
Kasus Novel Baswedan: Lembaga Negara Diminta Suarakan Pembentukan TGPF
Penyidik KPK Novel Baswedan disambut anak dan istrinya setibanya dari Singapura di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (22/2/2018). - ANTARA/Muhammad Iqbal

Bisnis.com, JAKARTA -- Penasehat Novel Baswedan akan mendorong lembaga-lembaga negara untuk menyuarakan pembentukan tim gabungan pencari fakta.

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan berbagai upaya pendampingan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang dilakukan oleh pihaknya selama ini belum membuahkan hasil yang memuaskan.

“Karena itu, kami terus mendorong agar Presiden Joko Widodo mau mengungkap hal ini dengan membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) agar kasus penyerangan ini bisa terang benderang,” paparnya di Gedung KPK, Kamis (22/2/2018).

Menurut Muhammad, Jokowi mestinya belajar dari Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk TGPF untuk menyikapi berbagai polemik seperti 'cicak vs buaya' maupun pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir. TGPF dinilai tidak hanya memberikan dukungan teknis penyelidikan, tapi juga dianggap akan mampu menembus berbagai tekanan politik yang menghambat penyelidikan kasus penyerangan terhadap Novel.

Faktor politik, tuturnya, diyakini melatarbelakangi penyerangan tersebut karena Novel merupakan penyidik kasus-kasus korupsi yang melibatkan sejumlah nama besar.

YLBHI berencana mendorong beberapa lembaga negara seperti Komnas HAM serta Ombudsman Republik Indonesia untuk menyuarakan pembentukan TGPF sehingga Presiden Joko Widodo berani mengambil langkah tersebut.

“Presiden nampaknya masih percaya kepada Kapolri. Harusnya Presiden beri waktu yang tegas kapan harus diungkap. Jangan sampai seperti kasus-kasus lain di masa lampau yang tidak terungkap. Jokowi jangan ulangi kesalahan sebelum-sebelumnya,” pungkas Muhammad.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
novel baswedan

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top