Kabar24.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menebar penyelidik di berbagai daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah guna memastikan kontestasi berjalan secara besih.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan bahwa pihaknya berupaya sekuat tenaga agar pesta demokrasi kali ini berjalan sebersih mungkin tanpa ada bentuk pemberian hadiah atau suap kepada penyelenggara negara.
“Tim koordinator dan supervisi [korsup] sudah ada di daerah untuk melakukan pencegahan. Sudah tentu mereka akan lebih dekat melihat sendiri dan menerima informasi dari masyarakat. Dengan adanya korsup di provinsi maka informasi itu akan lebih akurat dan cepat diberikan ke korsup penindakan. Ini yang disebut terintegrasi,” tuturnya, Rabu (14/2/2018).
Karena itulah, dalam kurun waktu sepekan terakhir KPK telah melakukan tiga kali penindakan terhadap para kepala daerah yang diduga melakukan praktik kotor korupsi untuk mendanai kampanye dalam pemilihan kepala daerah.
Adapun para kepala daerah tersebut yakni Nyono Suharli, Bupati Jombang, Jawa Timur yang mencalonkan diri dalam pemilihan bupati serta Bupati Ngada Marianus Sae yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur. Terakhir, KPK mengamankan Bupati Subang Imas Aryumningsih pada Selasa (13/2/2018).
Penangkapan terhadap Imas didahului oleh penangkapan terhadap Data, orang dekatnya di rest area Purbaleunyi pada Selasa malam.
Dari tangannya, petugas mengamankan uang sebesar Rp62,2 juta. Beberapa jam kemudian, tim lainnya membekuk Miftahudin, pengusaha yang memberikan suap di kediamannya di Subang.
“Tim kemudian bergerak ke rumah dinas dan mengamankan Bupati Subang. Pada Rabu dini hari tim mengamankan ASP [Asep Santika] Kabid Perizinan serta Sutiana, salah seorang Kasie. Dari tangan keduanya diamankan uang Rp225 juta dan Rp50 juta.
Bupati Subang Imas Aryumningsih menggantikan Bupati Subang sebelumnya, Ojang Sohandi yang terjaring KPK karena melakukan korupsi BPJS Subang pada 2014.
Imas saat ini turut terlibat dalam kontestasi Pikada di Subang. Dia diusung koalisi Partai Golkar yang memiliki tujuh kursi DPRD dan PKB yang memiliki lima kursi DPRD.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel