Tak Kunjung Ditahan KPK, Wali Kota Mojokerto Pasrah

Walikota Mojokerto Masud Yunus mengaku siap ditahan oleh KPK sehubngan dengan penyidikan terhadap dugaan korupsi yang dilakukan olehnya. Saya tidak tahu kenapa saya belum ditahan. Kita ikuti prosedur saja kalau mau ditahan silakan, kalau tidak pun tidak apa-apa. Kalau ditahan sebagai warga negara yang baik, saya siap, ujarnya seusai diperiksa di Gedung KPK, Rabu (7/2/2018).

MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com

Rabu, 7 Februari 2018 | 17:29

Tersangka kasus suap DPRD Kota Mojokerto Masud Yunus meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (4/12/2017). Wali Kota Mojokerto itu diperiksa terkait dengan kasus dugaan suap pengalihan anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017./Antara-Akbar Nugroho Gumay

Kabar24.com,JAKARTA - Wali Kota Mojokerto Masud Yunus mengaku siap ditahan KPK sehubungan dengan penyidikan terhadap dugaan korupsi yang dilakukan olehnya.

“Saya tidak tahu kenapa saya belum ditahan. Kita ikuti prosedur saja, kalau mau ditahan silakan, kalau tidak pun tidak apa-apa. Kalau ditahan sebagai warga negara yang baik, saya siap,” ujarnya seusai diperiksa di Gedung KPK, Rabu (7/2/2018).

Dia menjelaskan dalam pemeriksaan kali ini penyidik menanyakan perihal komitmen fee dari pihak eksekutif di mana dia merupakan pucuk tertinggi dari pilar pemerintahan tersebut ke para wakil rakyat di DPRD Kota Mojokerto.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pada 17 November 2017, lembaga itu telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru dan menetapkan Walikota Mojokerto sebagai tersangka pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara.

“MY selaku wali kota diduga bersama-sama dengan WF [Wiwiet Febriyanto], selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diduga memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pimpinan DPRD Kota Mojokerto terkait pembahasan perubahan APBD pada dinas dimaksud,” ujarnya.

KPK menjerat Masud Yunus selaku pihak pemberi dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-undang (UU) No.31/1999. Dalam sidang kepada para tersangka sebelumnya yakni Purnomo, Wakil Ketua DPRD beserta dua kompatriotnya Umar Faruq dan Abdullah Fanan serta Wiwiet Febriyanto, hakim sependapat dengan penuntut umum ada perbuatan kerja sama antara Masud dan Wiwiet guna memenuhi permintaan Anggota DPRD.