Kabar24.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum akan menggelontorkan anggaran hampir Rp23 triliun selama 2018 untuk mendanai pergelaran pemilihan kepala daerah serentak maupun persiapan Pemilihan Umum 2019.
“Untuk pilkada Rp11,9 triliun dan Rp10,4 triliun untuk tahapan Pileg dan Pilpres 2019. Duit hampir Rp23 triliun itu dari KPU saja, belum dari Bawaslu, TNI/Polri, pemerintah daerah, dan peserta pemilihan,” kata Ketua KPU Arief Budiman dalam acara diskusi 2018: Tahun Politik nan Penuh Tantangan di Jakarta, Rabu (17/1/2018).
Arief menambahkan perputaran uang pilkada tahun ini jauh lebih besar dibandingkan dengan 2015 dan 2016. Pasalnya, kontestasi berlangsung di daerah-daerah berpopulasi besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Tahun ini, pilkada digelar serentak di 171 daerah dengan melibatkan 163 juta pemilih atau hampir 80% pemilih Pemilu 2019. Selain faktor kuantitasnya, pilkada tahun ini berdimensi politis lebih kuat karena hanya berselang 10 bulan dari Pemilu 2019. “Sehingga kekuatan besar akan dikerahkan oleh peserta pemilu untuk mendapatkan kemenangan.”
Arief mengakui dua pesta demokrasi tersebut menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu baik di tingkat pusat hingga daerah.
Apalagi, potensi konflik bisa muncul khususnya kalau sengketa pemilu tidak dikelola secara bijak.
Baca Juga
“Pemilu seharusnya menjadi cara beradab untuk menghindari kebiadaban,” kata Arief.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (PIM) Din Syamsuddin menilai berhasil-tidaknya pelaksanaan pilkada 2018 tergantung dari performa KPU.
Namun, dia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait untuk menghormati proses yang berlaku.
“Insya Allah pilkada tahun ini berjalan lancar. Kita harus yakin bahwa demokrasi itu pilihan terbaik tentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya,” tutur mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.
.jpg?w=300&h=221)
