Kabar24.com, DENPASAR—Impian Perwakilan Bank Indonesia Bali mewujudkan cashless society khususnya di objek wisata, sedikit demi sedikit mulai menuju tahap realisasi.
Setelah Jalan Tol Bali Mandara serta pintu gerbang Bandara I Gusti Ngurah Rai, tahun ini objek daya tarik wisata Tanah Lot dan Ulun Danu Beratan di Kabupaten Tabanan merancang layanan pembelian tiket secara non tunai bagi pengunjung.
Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali Teguh Setiadi mengungkapkan Pemkab Tabanan sudah memberikan lampu hijau untuk menerapkan sistem pembayaran digital di dua objek wisata tersebut.
“Ke depan pemda akan tunaikan tiket masuk secara elektrifikasi. Kebetulan Tanah Lot dan Danau Beratan merupakan objek wisata dengan kunjungan terbanyak di Bali. Di sana kunjungan wisatawannya tinggi sekali,” katanya, Jumat (12/1/2018.
Pada 2017, DTW Tanah Lot dikunjungi oleh sebanyak 3,49 juta orang, terdiri dari wisatawan domestik 1,57 juta orang dan wisman 1,92 juta orang.
Secara total, jumlah kunjungan itu turun tipis dibandingkan tahun sebelumnya 3,5 juta, tetapi melebihi target yang dicanangkan pengelola sebanyak 2,8 juta wisatawan. Adapun di DTW Ulum Danu Beratan dikunjungi oleh sekitar 890.000 orang.
Baca Juga
Menurutnya, realisasi pembayaran dengan sistem elektrifikasi tersebut paling cepat dapat diterapkan pada Juni 2018.
Teguh menegaskan selain harus mempersiapkan infrastruktur, penerapan pembayaran secara cashless tersebut butuh sosialisasi serta aturan pemda sehingga tidak bisa cepat diwujudkan.
Ditegaskan olehnya dengan sistem ini, maka pemda Tabanan bisa dengan mudah mendapatkan pemasukan bagi kas daerah serta mencegah terjadinya kebocoran setoram pendapatan asli daerah.
Hanya saja, belum dijelaskan secara teknis bentuk pembayaran digital yang akan diterapkan. Apakah hanya kartu kredit dan debit saja ataukah termasuk uang elektronik. Belum juga ditetapkan apakah pembayaran secara digital akan wajib atau hanya pelengkap.
Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Causa Iman Karana menyatakan pihaknya ingin memberikan contoh bagi pemda lain di Pulau Dewata soal elektrifikasi. Menurutnya, jauh lebih mudah memberikan contoh dibandingkan melakukan diskusi panjang lebar mengenai kesiapan menjalankan pembayaran non tunai.
“Orang lebih mudah contoh dulu daripada banyak diskusi karena untuk merubah tidak mudah. Dari awalnya manual kemudian ke teknologi itu banyak hal harus diubah makanya kami cari pemda yang bersedia dulu, karen sulit mengubah sesuatu yang sudah nyaman,” jelasnya.
Menurutnya, meskipun banyak daerah di Bali memiliki objek wisata unggulan bahkan dikunjungi jutaan wisatawan, tetapi harus ada niat dari pimpinan daerah terlebih dulu.
Dia mengatakan dari sejumlah daerah, Tabanan dinilai sudah siap dan memberikan lampu hijau sehingga pihaknya menggandeng daerah ini.
Causa yakin apabila sistem elektrifikasi di loket tiket Tanah Lot dan Ulun Danu Beratan diterapkan, daerah lain selaku pengelola objek wisata bisa lebih mudah diyakinkan. Kadisparda Tabanan I Made Yasa menyatakan dukungannya dengan kerja sama tersebut, karena akan membantu daerah.
“Akan mempermudah birokrasi daerah dan tidak perlu menyiapkan susuk [uang kembalian] bagi pengunjung,” tegasnya.
Dia menilai jika rencana ini terwujud maka akan memberikan banyak nilai tambah bagi Tabanan dan dua objek wisata yang akan menjadi proyek percontohan tersebut.
Hanya saja, pihaknya mengharapkan harus ada kejelasan mengenai skema bentuk kerja sama dan saling menguntungkan antara pengelola dan penyedia infrastruktur.
Pantauan Bisnis, masih belum ada objek wisata milik pemerintah daerah maupun dikelola Desa Adat di Bali yang menerapkan pembayaran secara non tunai.
Namun, objek wisata dibawah pengelolaan swasta hampir seluruhnya sudah bisa menerima pembayaran non tunai dalam bentuk kartu kredit maupun debit.
Hanya saja masih sangat jarang yang bisa menggunakan uang elektronik terbitan sejumlah bank. Sekretaris Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Bali Wayan Wijana mendukung pembayaran non tunai dan sistem elektrifikasi di objek wisata.
Penerapan di objek wisata milik pemda tidak mudah dan harus berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemilik objek wisata.
Dia menegaskan selaku pengelola wisata siap untuk mengaplikasikan pembayaran menggunakan uang elektronik sepanjang sudah ada aturan yang mengatur. Bahkan, sejatinya pertanyaan dari wisatawan mengenai bisa tidaknya membayar secara non tunai sudah banyak disampaikan.
“Pengelolaan kami diatur oleh regulasi, sehingga kalau ada aturannya kami harus menjalankan. Namun, pada intinya kami sudah siap,” kata manajer objek wisata kawasan luar Pura Uluwatu ini.
Wijana membantah terkait klaim bahwa pembayaran secara tunai rentan dengan kebocoran bagi daerah. Menurutnya, pengelolaan objek wisata milik pemda dilakukan secara profesional dan diawasi dengan ketat serta disiplin.
