Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen, Jawa Tengah telah menyiapkan skenario pembayaran utang sebesar Rp200 miliar yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Utang kepada pihak ketiga itu akan diselesaikan dalam tiga tahun, yaitu selama 2018-2020. Tahun ini, dana yang disiapkan Pemkab Sragen baru Rp10 miliar dan akan digunakan untuk membayar bunga utang dan biaya lain-lain.
Sementara itu, angsuran yang harus dibayarkan pada 2019 adalah Rp113 miliar dan Rp105 miliar lainnya pada 2020. “Insya Allah kami bisa bayar utang itu. Kan ada rumusnya. Secara rasio, keuangan kami masih longgar sebenarnya. Tahun ini, kami sudah siapkan dana Rp10 miliar untuk membayar bunga dan biaya lain-lain,” ujar Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sragen Dwiyanto, seperti dilansir dari Solopos.com, Minggu (14/1/2018).
Dia menjelaskan teknis pembayaran utang belum disepakati dengan lembaga penyedia dana. Pihaknya baru akan menghadap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait izin pada pekan depan dan setelah itu baru diatur teknis pembayarannya.
Namun, Dwi menjelaskan angka tersebut baru estimasi sementara dan ada kemungkinan turun. “Bisa jadi turun, kalau naik tidak lah. Pekan depan saya ke Kemendagri, setelah itu dengan pemberi pinjaman,” tuturnya.
Disinggung kemungkinan adanya penurunan kuantitas dan volume kegiatan fisik untuk 2019 dan 2020 seiring kewajiban membayar utang, Dwi tak memungkiri. Tetapi, dia meyakinkan saat itu tetap akan ada kegiatan fisik atau pembangunan.
“Ya pasti [kegiatan fisik] berkurang. Nanti akan ada skala prioritas kegiatan. Tetapi, kan anggaran itu tidak hanya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), ada Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bantuan keuangan (bankeu) provinsi,” imbuh Dwi.
Untuk menutup kebutuhan anggaran terkait kewajiban pembayaran utang, Pemkab Sragen tengah fokus menaikkan PAD. Beberapa opsi peningkatan PAD telah disiapkan, diantaranya menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Simulasi kenaikan NJOP telah dilakukan di Kecamatan Sragen, Sidoharjo, Karangmalang, dan Gemolong. Namun, opsi mendongkrak pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) itu belum diterapkan tahun ini.
“Ya memang ada rencana ke sana [menaikkan NJOP empat kecamatan]. Tetapi, belum kami terapkan tahun ini. Baru sebatas simulasi. Kemungkinan tahun depan. Berdasarkan catatan kami, sudah sembilan tahun NJOP tidak naik,” sambung Dwi.
Dwi menyebutkan realisasi PAD tahun lalu terdiri dari Rp81 miliar pajak daerah dan Rp13 miliar retribusi daerah. Sementara itu, target PAD dalam APBD penetapan 2018 adalah Rp65,5 miliar dari pajak daerah dan Rp11,6 miliar dari retribusi daerah.
