Kabar24.com, JAKARTA—Politik identitas yang menguat tahun ini pasca pemilu kepala daerah di DKI Jakarta perlu diwaspadai dan diredam saat memasuki tahun politik 2018 dan 2019 agar proses demokrasi Indonesia menjadi lebih baik.
Terkait hal tersebut, politisi PDIP yang juga anggota fraksi PDIP DPR RI Diah Pitaloka mengatakan pemetaan pilkada pada 2018 akan berpengaruh pada pemetaan pemilu presiden dan pemilu legislatif pada 2019.
Oleh karena itu, kaderisasi partai politik harus bertujuan bukan untuk mendulang suara tapi sebagai kontruksi demokrasi mencapai kesejahteraan. Partai politik sebagai institusi menurutnya jangan hanya bersifat electoral.
Akan tetapi harus memiliki visi misi dan ideologi yang jelas untuk dimanifestasikan. Sehingga, partai politik tidak menghalalkan segala cara termasuk mencuatkan politik identitas untuk mengatrol elektoral.
“Itu tantangan yang harus digarisbawahi. Parpol mengantarkan pemimpin di masyarakat. Partai cenderung cari tokoh populis dari pada kader sendiri. Pada 2018 dan 2019 menjadi catatan bagaimana kader bisa dihadirkan sebagai pemimpin yang baik,” ujarnya, Jumat (29/12).
Saat ini kata dia, fenomena politik yang ada adalah persoalan politik menjadi lebih individual dari pada kolektif.
Saat pemerintah berusaha melakukan penguatan ekonomi secara fundamental, persoalan kemiskinan struktural dijadikan alasan untuk mengangkat masalah politik intoleransi dan memperbesar politik identitas.
Padahal, dalam menyelesaikan masalah fundamental bangsa, menurutnya perlu ketahanan agar tidak terseret hanya mengentaskan problematika populis.
