Kabar24.com, JAKARTA — Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat sepanjang 2017 banyak catatan negatif ditorehkan aparat hukum yang berada langsung di bawah presiden.
Menurut peneliti di Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lalola Easter, minim sekali kasus korupsi besar yang ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian. Di sisi lain, di sektor peradilan tahun ini disebutnya menjadi yang paling suram.
Setidaknya ada tiga oknum hakim dan panitera terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aparat yang seharusnya memberi keadilan untuk masyarakat tercoreng citranya karena perilaku koruptif. Bahkan, dari catatan ICW, sepanjang 2012 hingga Oktober 2017 ada 25 oknum hakim dan panitera terjerat korupsi.
“Dalam konteks itu, tidak ada reformasi birokrasi dalam tubuh Mahkamah Agung,” ujarnya, Rabu (27/12/2017).
Dia pun menyebut, awal tahun ini dibuka dengan kasus korupsi Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Selain itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dua kali dilaporkan ke dewan etik konstitusi karena masalah integritas.
Arief diduga melakukan lobi politik ke beberapa partai politik dan fraksi di DPRI untuk mempertahankan posisinya.
Hal itu dinilai ICW sebagai catatan buruk Mahkamah Konstitusi yang belum berbenah diri setelah kasus penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan Patrialis.
“Kami khawatir kalau ada dugaan pelanggaran kode etik sekecil apa pun oleh hakim konstitusi dari satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan menafsirkan konstitusi atau UUD ini bisa celaka kita karena tidak ada lagi mekanisme pengujian terhadap putusan MK dan putusan itu berdampak sangat luas,” ujarnya.
Padahal putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai norma pengikat pembentukan perundangan lainnya. Sehingga, ke depan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi harus dijaga integritasnya.
Pihaknya pun mencermati penangkapan sejumlah jaksa oleh KPK. ICW berpendapat sehaarusnya ada sistem yang dibenahi dalam tubuh Kejaksaan Agung karena masih ada orang yang dianggap oknum dapat melakukan tindakan koruptif.
