Kabar24.com, JAKARTA—Dewan Pakar DPP Partai Golkar menyetujui dan ikut mengusulkan Sekretaris Jendral Partai Golkar Idrus Marham untuk menjabat pelaksana tugas atau plt ketua umum partai berlambang beringin tersebut.
Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat ini ditahan KPK karena kasus korupsi KTP berbasis elektronik.
Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono mengatakan penunjukan Idrus sebagai plt telah dilakukan Setya Novanto sebelum ditahan KPK. Menurutnya hal itu sebagai langkah antisipasi.
Sebabnya, Setya Novanto pada 10 November untuk kedua kalinya ditetapkan tersangka oleh KPK atas korupsi yang merugikan negara Rp2,3 triliun pada kasus tersebut.
“Penunjukan plt ini supaya kegiatan partai sehari-hari tidak stagnan karena Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengalami masalah hukum dan setya Novanto sudah menunjuk Idrus Marham dan kami menyetujui penunjukan tersebut,” ujarnya, Senin (20/11), di kantor DPP Partai Golkar.
Dia menyebut, hal tersebut merupakan usulan. Adapun keputusannya diserahkan kepada rapat pleno DPP Partai Golkar yang akan dilaksanakan pada Selasa (21/11) siang.
Baca Juga
Adapun pihaknya menyetujui Idrus sebagai calon plt dalam keputusan rapat pleno ke-15 Dewan Pakar DPP Partai Golkar pada Senin (20/11) sore. Dalam rapat pleno itu pun pihaknya secara tegas meminta KPK bersikap adil dan tidak tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum kasus korupsi KTP berbasis elektronik.
Sehingga, penegakan hukum tersebut tidak hanya terfokus pada kader-kader Partai Golkar saja. Pihaknya pun mengusulkan kepada DPP Partai Golkar agar segera membuat agenda musyawarah nasional luar biasa atau munaslub yang bersifat tunggal yaitu memilih dan menetapkan Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Dalam konteks penunjukan Idrus sebagai plt, pihaknya berharap Sekretaris Jenderal Partai Golkar tersebut segera menyelenggarakan Munaslub. Adapun kader yang diusulkan untuk menempati posisi sekretaris jenderal menggantikan Idrus pihaknya menyodorkan tiga nama yaitu Agus Gumiwang Kartasasmita, Lamhot Sinaga dan Sarmuji.
Di sisi lain, dalam rapat pleno Dewan Pakar Partai Golkar tersebut pun Agung beserta jajarannya sedang mempersiapkan usulan tata cara pemilihan ketua umum yang baru. Harapannya untuk mencegah terjadinya politik uang yang bersifat transaksional.
Agung pun menyebut, munaslub yang akan ditempuh partainya ke depan merupakan suatu langkah besar dan akan menyeluruh untuk memperbaiki jati diri Partai Golkar menjadi lebih baik.
“Termasuk dalam tata cara pemilihan ketua umum untuk mencegah politik uang. Harapannya pemilihan itu menkankan hal objektif dan krediibilitas calon ketua umum Golkar yang baru,” ujarnya.
Ditanyai terkait Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid sebagai calon plt, menurutnya mantan Ketua PSSI tersebut tengah fokus dalam pencalonan sebagai Gubernur Sulawesi Selatan.
Adapun terkait Yahya Zaini yang tidak dicalonkan sebagai sekretaris jenderal, pasalnya yang bersangkutan memiliki tugas tak kalah penting untik fokus pada rekruitmen calon anggota parlemen.
_1690780408.jpg?w=348&h=261)
