Kabar24.com, MALANG – Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan seminar untuk menyosialisasian sekaligus memperkuat skema Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) yang selama ini diusung Kemlu untuk memberian bantuan kepada sesame negara berkembang.
Kemlu menilai Kerja Sama Selatan-Selatan atau Indonesia’s South-South Cooperation merupakan pola diplomasi yang mencakup pengembangan kapasitas maupun kerja sama teknik lain yang berfokus pada tiga bidang unggulan yaitu pembangunan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan ekonomi.
Untuk itu, hari ini (14/11) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional (Pusat P2K-Multilateral), Badan Pengkajian dan Pengembangangan Kebijakan (BPPK), Kementrian Luar Negeri RI selaku anggota Tim Koordinasi Nasional Kerjasama Selatan-Selatan Universitas Brawijaya dan USAID menyelenggarakan “Seminar on Indonesia’s South-South Coorperation: Exploring the Potentials”di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.
“Timor Leste dan Kyrgyztan adalah sedikit contoh dari total 96 negara berkembang yang telah meneriman manfaat dari KSS Indonesia misalnya melalui program bantuan pertanian dan perternakan,” ungkap Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional Bappenas, Dewo Broto Joko.
Menurutnya, meski sudah banyak kerjasama pembangunan terlaksana, tak banyak yang tahu bahwa pengalaman Indonesia telah mampu menolong sesama negara berkembang lain untuk mencari solusi permasalahan pembangunan yang dihadapi.
Dengan sosialisasi tersebut, Pusat P2K-Multilateral menargetkan dapat menyuarakan kiprah dan kontribusi Indonesia dalam memberikan bantuan kapasitas bagi sesama negara berkembang dalam skema KSS dan manfaatnya bagi mitra negara selatan.
Baca Juga
Hal tersebut berkenaan dengan meningkatnya status Indonesia sebagai Negara Berkembang Berpenghasilan Menengah (Middle Income Developing Countries) dan anggota G-20, sehingga Indonesia berangsur mengambil peran sebagai negara penyedia bantuan, bukan lagi hanya sebagai penerima.
