Kabar24.com, DA NANG, Vietnam - China akan bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara untuk menjaga perdamaian di Laut China Selatan, kata Presiden Xi Jinping kepada Presiden Filipina Rodrigo Duterte di sela-sela Pertemuan Puncak Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Danang, Vietnam, Sabtu (11/11).
Xi juga berjanji akan menangani berbagai masalah di perairan itu secara bilateral.
China mengklaim hampir seluruh jalur pelayaran strategis itu, yang menjadi wilayah penyeberangan perdagangan senilai tiga miliar dolar Amerika Serikat (AS) setiap tahunnya. China juga melakukan pembangunan dan menggunakan pulau-pulau buatan untuk kepentingan militer.
Sejumlah negara lainnya, yaitu Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam, juga mengklaim wilayah di Laut China Selatan.
"China akan terus bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk menjaga perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan wilayah Laut China Selatan," kata Xi kepada Duterte seperti dikutip kantor berita resmi Xinhua.
Xinhua mengutip Duterte yang mengatakan bahwa Filipina, menurut kesepakatan yang dicapai kedua pihak, akan bekerja melalui saluran bilateral untuk menangani masalah-masalah maritim secara tepat.
Pada pekan ini Duterte sempat mengatakan bahwa berencana meminta China agar menjelaskan niatnya di Laut China Selatan.
Sejak menjabat sebagai presiden 16 bulan lalu, Duterte bersikap damai terhadap Beijing, kendati putusan pengadilan arbitrase internasional mendukung Filipina dalam persengketaannya dengan China.
Pada masa lalu Duterte telah berkali-kali mengatakan akan membahas masalah kelautan pada saat yang tepat. Duterte menghindari masalah itu ketika Manila dua kali menjadi tuan rumah pertemuan kawasan tahun ini.
AS telah mengecam pembangunan pulau dan pendirian fasilitas militer oleh China di Laut China Selatan, yang dikhawatirkan dapat membatasi pergerakan pelayaran internasional secara bebas.
Kapal-kapal Angkatan Laut AS telah menjalankan kebebasan untuk melakukan pelayaran patroli di wilayah tersebut hingga mengundang kemarahan dari China.
China menegaskan bahwa masalah kewilayahan harus langsung ditangani oleh negara-negara di kawasan Laut China Selatan.
