Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sistem Demokrasi Permudah Implementasi SDGs di Indonesia

Indonesia punya potensi cukup baik untuk merealisasikan kesepakatan dunia Sustainable Development Goals (SDGs).
Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Endang Sulastri (kanan), Dean Faculty of Social Science, Art and Humanities Lincoln University College Malaysia Zulkarnain Ahmad Hatta  (kedua kanan) dan Head of The Department of Communication and New Media National University Singapura Hohan J. Dutta (kedua kiri) menjadi pembicara seminar International Conference on Social Sciences di UMJ, Ciputat, Tangeran Selatan, Rabu (1/11/2017)./Bisnis.com-Nurudin Abdullah
Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Endang Sulastri (kanan), Dean Faculty of Social Science, Art and Humanities Lincoln University College Malaysia Zulkarnain Ahmad Hatta (kedua kanan) dan Head of The Department of Communication and New Media National University Singapura Hohan J. Dutta (kedua kiri) menjadi pembicara seminar International Conference on Social Sciences di UMJ, Ciputat, Tangeran Selatan, Rabu (1/11/2017)./Bisnis.com-Nurudin Abdullah

Kabar24.com, JAKARTA - Indonesia sebenarnya mempunyai potensi cukup baik untuk merealisasikan kesepakatan dunia Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan karena didukung sistem demokrasinya. 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Endang Sulastri, mengatakan sistem demokrasi yang cukup baik itu juga ternyata masih menimbulkan dampak yang kurang baik bagi masyarakat.

“Sebab, sistem demokrasi yang seharusnya untuk mencapai tujuan kemakmuran, dan mencapai sebuah pembangunan itu ternyata menimbulkan peluang korupsi,” ungkapnya dalam seminar International Conference on Social Sciences di kampus UMJ di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (1/11/2017).

Menurutnya, sistem pemerintahan dan demokratisasi yang lebih baik akan mendorong tereralisasikan 17 poin tujuan SDGs yang ditetapkan dalam resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa 2015 itu relatif sejalan dengan program Nawa Cita yang diagendakan pemerintah Indonesia sekarang ini.

Kesepakatan SDGs, lanjutnya, merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs) dengan delapan butir tujuan yang dideklarasikan pada September 2000 dan diwujudakan dalam kurun waktu hingga 2015.

Dia menjelaskan di Indonesia pelaksanaan MDGs sampai batas waktunya pada 2015 belum maksimal, karena suasana perpolitikan era revormasi dengan pelaksanaan demokratisasi dan otonomi daerah yang berlebihan, sehingga berpengaruh terhadap komunikasi yang kurang baik dengan pemerintah pusat.

Kondisi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah itu menjadi semakin baik setelah diterbitkan peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2010 mengenai rencana strategi pembangunan nasional.

Artinya, lanjut Endang, penerapan MDGs di Indonesia baru efektif setelah 2010 atau hanya berlangsung selama 5 tahun, kemudian diganti dengan kesepakatan berikutnya yakni 17 poin tujuan Sustainable Development Goals pada 2015-2030.

Pembicara lain dalam seminar bertajuk Toward Community, Environmental, and Sustainable Development antara lain Mohan J. Dutta dari National University Singapura dan Zulkarnain Ahmad Hatta dari Lincoln University College Malaysia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper