Kabar24.com, JAKARTA — Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi satu-satunya partai koalisi pemerintah yang berbeda pendapat dalam pengambilan suara pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan menjadi UU di DPR.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai langkah PAN tersebut tidak etis secara politik.
“Kurang etis lah ya itu. Tapi, itu hak demokrasi masing-masing,” katanya, di Kantor Wakil Presiden, Selasa (31/10/2017).
Dia melanjutkan bahwa menteri yang duduk di kabinet bisa saja berbeda sikap dengan fraksinya. “Menteri yang ada di kabinet dan di fraksi kan juga bisa beda pendapat. Semua partai begitu. Hanya karena begitu kemudian dikritik, enggak lah, itu biasa terjadi,” katanya.
Wapres Kalla enggan berspekulasi perihal perbedaan sikap PAN dengan koalisi pemerintah saat ini akan berujung pada pecahnya koalisi. “Ya saya belum tahu,” ujarnya.
