Kabar24.com, JAKARTA – Amerika Serikat (AS) menuntut pertanggungjawaban kepemimpinan militer Myanmar atas tindak kekerasan terhadap kaum minoritas Muslim Rohingya.
“Dunia tidak bisa hanya diam saja dan menjadi saksi laporan kekejaman yang terjadi di wilayah tersebut,” kata Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson kepada Center for Strategic and International Studies di Washington, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (19/10/2017).
“Kami benar-benar menuntut pertanggungjawaban kepemimpinan militer atas apa yang terjadi. AS sangat prihatin dengan situasi itu,” lanjut Tillerson.
Namun ia tidak mengungkapkan apakah AS akan melakukan tindakan apapun terhadap para pemimpin militer Myanmar atas serangan yang telah mendorong lebih dari 500.000 Muslim Rohingya meninggalkan negara tersebut.
Sebanyak 43 anggota parlemen AS mendesak pemerintahan Trump untuk menerapkan kembali larangan perjalanan kepada para pemimpin militer Myanmar serta menyiapkan sanksi yang ditargetkan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas tindakan keras tersebut.
Permintaan yang tertuang dalam sebuah surat kepada Tillerson dari para anggota DPR AS memaparkan bahwa pemerintah Myanmar tampaknya menyangkal apa yang telah terjadi.
Oleh karenanya, Washington harus mengambil langkah-langkah tegas terhadap orang-orang yang telah melakukan kekerasan hak asasi manusia.
Sejumlah besar warga Muslim Rohingya telah meninggalkan Myanmar sejak akhir Agustus ketika serangan gerilyawan Rohingya memicu respons militer yang ganas.
Sejak kejadian tersebut banyak warga melarikan diri dan menuduh pasukan keamanan telah melakukan aksi pembakaran, pembunuhan, dan pemerkosaan.
Menurut Tillerson, Washington memahami bahwa Myanmar memiliki masalah militansi. Namun pihak militer harus tetap disiplin dan terkendali dalam menangani hal ini.
“Seseorang, jika laporan ini benar, akan dituntut untuk bertanggung jawab atasnya. Keputusan ada di tangan pimpinan militer Burma (nama lain Myanmar). Arah mana yang ingin mereka mainkan untuk masa depan Burma?” tutur Tillerson.
Uni Eropa dan AS telah mempertimbangkan sanksi yang ditargetkan terhadap kepemimpinan militer Myanmar.
Langkah-langkah bersifat menghukum yang khusus ditujukan pada pejabat tinggi militer menjadi salah satu di antara berbagai pilihan yang telah dibahas.
Namun mereka mewaspadai tindakan yang dapat melukai ekonomi secara lebih luas atau membuat hubungan yang tidak stabil antara pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan tentara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
