Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap pemilihan kepala daerah serentak pada 2018 harus lebih baik dari sebelumnya. Pesta demokrasi ini, harus lebih berkualitas, bebas hoax dan ujaran kebencian.
"Peran media massa perlu dioptimalkan untuk pilkada yang lebih baik, sehingga tidak dimanfaatkan untuk menyebar hoax oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlu bersinergi dengan asosiasi media-media," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (16/10/2017).
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), papar Tjahjo, telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2017. Beberapa catatan hasil evaluasi tersebut antara lain Pilkada Serentak 2017 diikuti 101 daerah, dengan rincian 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. Pemilihan serentak itu melibatkan 44,4 juta pemilih, dengan total biaya APBD Rp5,8 triliun.
"Pilkada diikuti 310 pasangan calon dengan rincian 24 cagub dan wagub, 236 calon bupati dan calon wakilnya, 50 calon wali kota dan wakilnya. Dan jumlah pasangan tunggal meningkat dari 3 pasangan pada 2015, menjadi 9 pasangan di 2017," ujarnya.
Tjahjo mengklaim dari sisi tingkat partisipasi juga meningkat. Rata-rata tingkat partisipasi mencapai 74,2 %, dibandingkan dengan 2015 yang hanya sampai pada angka 65%-70%. Selain itu, secara umum, pilkada berjalan sukses dan terjadi lonjakan tingkat partisipasi yang tinggi pada beberapa daerah seperti DKI Jakarta.
"Walaupun berjalan lancar, terjadi PSU di 71 TPS, serta konflik pascapilkada pada 5 kabupaten di Papua," katanya.
Catatan lain dari hasil evaluasi Pilkada serentak 2017, animo masyarakat terhadap Pilkada meningkat. Walau pada beberapa daerah masih masih terkendala dengan e-KTP.
Kebijakan surat keterangan atau suket cukup efektif untuk mengatasinya. Catatan lainnya, dari 310 pasangan calon yang berkompetisi, masih belum berkembang budaya siap kalah dan siap menang.
"Terjadi PSU pada 71 TPS, serta mengerahkan massa tidak menerima kekalahan yang anarkistis," tambahnya.
Tjahjo menuturkan, dalam menghadapi pemilihan serentak serupa pada 2018 diperlukan penguatan integritas dan kapasitas penyelenggara. Karena faktanya sebanyak 37 pengaduan ke DKPP, terkait dengan penyelenggara. Selain itu, parpol juga harus memberikan pendidikan politik yang lebih baik.
“Dari 310 pasangan calon, 241 diusung parpol, 69 pasangan calon tidak melalui parpol. Jumlah ini meningkat dari 2015," kata dia.
