Bisnis.com, DENPASAR -- BPS mencatat indeks Demokrasi Indonesia di Bali pada 2016 mencapai 78,95, atau penurunan dibandingkan dengan angka 2015 yang sebesar 79,83.
Meskipun turun, tetapi capaian kinerja demokrasi Bali tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60—80), dan “buruk” (indeks < 60).
Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Bali 2015—2016 dipengaruhi oleh tiga aspek, yakni Kebebasan Sipil yang turun 3,85 poin (dari 80,30 menjadi 76,45). Selain itu, Hak-Hak Politik yang turun 0,52 poin (dari 70,63 menjadi 70,11), dan lembaga-lembaga demokrasi turun 4,83 poin (dari 66,88 menjadi 62,05).
"IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi," ujar Kepala BPS Bali Adi Nugroho, Senin (2/10/2017).
Dia menjelaskan tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu, kebebasan sipil (Civil Liberty), hak-hal politik (Political Rights), dan lembaga demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yakni, review surat kabar lokal, review dokumen (Perda, Pergub, dll), Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara mendalam.
Capaian IDI Provinsi Bali dari 2009 hingga 2016 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung 2009, capaian IDI hanya sebesar 70,35. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertingginya pada 2015 sebesar 79,83 dan sedikit menurun di tahun 2016 menjadi 78,95.
Dalam tiga tahun terakhir di Bali tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Kebebasan Sipil tetap pada kategori baik, sementara aspek Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi tetap pada kategori “sedang”. Indeks Hak-hak Politik yang pada tahun sebelumnya berada pada kategori “baik”, empat tahun terakhir menurun menjadi “sedang”.
