Kabar24.com, JAKARTA — Salah satu tantangan mengelola perbatasan negara adalah mengubah paradigma dari sekadar wilayah yang harus dijaga kedaulatannya secara militeristik, menjadi sebuah elemen kedaulatan dengan penduduk yang harus dilindungi secara utuh.
Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam acara seminar nasional terkait perbatasan yang diadakan Fraksi Partai Demokrat DPR di kompleks parlemen, Senin (25/9/2017).
Menurut dia, cara pandang terkait perbatasan harus diubah. Hal itu bisa dilakukan dengan pendekatan keamanan melalui perwujudan kemakmuran dan pendekatan lingkungan.
Perbatasan negara pun menurutnya harus menjadi beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan sumber daya yang besar. Sehingga, kata dia, perbatasan bisa menjadi pintu gerbang aktivitas ekonomi dan pembangunan negara.
"Kebijakan pemerintah dalam mengelola perbatasan sesuai dengan nawacita, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan Indonesia dengan batas negara yang luas rawan akan ancaman masalah dari negara lain apa lagi kondisi kawasan regional dan dunia yang tidak menentu.
"Isu perbatasan sangat penting dan strategis karena Indonesia memiliki 12 daerah dari 34 provinsi yang berbatasan langsung dengan 10 negara," katanya.
