Hari Ini, KPK-BPK Beberkan Kasus Suap Auditor

Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi akan membeberkan kasus indikasi penerimaan suap yang diduga melibatkan seorang auditor.\n\n
MG Noviarizal Fernandez | 22 September 2017 04:58 WIB
Auditor BPK Ali Sadli (tengah) dengan rompi tahanan meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Sabtu (27/5). - Antara/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi akan membeberkan kasus indikasi penerimaan suap yang diduga melibatkan seorang auditor.

Juru Bicara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Yudi Ramdan mengatakan, terkait dengan penyidikan baru yang dilakukan KPK dalam kasus indikasi suap terhadap salah seorang auditor, kedua lembaga tersebut akan menggelar konferensi pers, Jumat (22/9/2017) siang sekira pukul 14.00 WIB di Gedung KPK.

"Jumat siang, KPK bersama BPK akan menyampaikan hal-hal yang telah kami lakukan bersama. Kami apresiasi KPK karena dalam proses ini juga kami sudah jalankan proses internal," paparnya, Kamis (21/9/2017).

Dia nelanjutkan, hubungan KPK dan BPK secara kelembagaan akan tetap kuat dan baik, karena banyak tugas-tugas pemberantasan korupsi yang perlu dilakukan bersama-sama.

Informasi yang beredar, salah seorang auditor BPK dibidik oleh KPK karena doduga menerima sup berupa sepeda motor besar jenis Harley Davidson terkait pemeriksaan Keuangan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha pengelolaan jalan tol.

Sejauh ini belum ada pernyatan resmi dari KPK terkait kasus tersebut namun kasus ini menambah daftar kelam prilaku koruptif yang diduga dilakukan oleh para auditor negara terkait kewenangan mereka Salam memberikan opini laporan keuangan.

Sebelumnya, Rochmadi Saptogiri, Auditor Utama dan bawahannya Ali Sadli ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencucian uang karena mereka did telah mengalihkan uang yang berkaitan dengan kejahatan dengan membeli sejumlah aset seperti kndaraan roda empat dan roda dua.

Kedua auditor itu juga terbelit kasus dugaan pemberia suap terkait opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggi dan Transmigrasi tahun anggaran 2016.

Tag : bpk
Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top