Kabar24.com, JAKARTA - Menjelang Pilkada serentak 2018, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewanti-wanti seluruh kepala daerah atau pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Kementerian Dalam Negeri yang akan maju pada Pilkada untuk berhati-hati.
“Bagi yang sedang menjabat dan akan maju lagi harus hati-hati, apapun persaingan calon Pilkada cukup banyak. Jangan sampai terjebak kepada lingkungan yang dekat dengan area rawan korupsi,” kata Mendagri dalam pesan singkat di Jakarta pada Minggu (17/9/2017).
Menurutnya, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan pasti akan mendapatkan info dari masyarakat luas terkait dengan penyalahgunaan kewenangan sehingga munculnya operasi tangkap tangan (OTT). “Harus hati-hati dan jangan terjebak bermain pada area rawan korupsi.”
Tjahjo menyebutkan yang patut dihindari sesuai area rawan korupsi adalah anggaran belanja barang dan jasa, main proyek yang tidak sesuai aturan dan mekanisme sehingga muncullah suap.
“Kuncinya pada diri kita sendiri, harus menghindari area rawan korupsi. Imbauan ini juga untuk saya sendiri, karena indikasinya meningkat. Jajaran pemda ya dari Mendagri sampai kepala desa, DPRD, SKPD [satuan kerja perangkat daerah] untuk menolak tegas jika ada masyarakat yang mencoba menyuap,” ungkapnya.
