Soal DP Rumah Nol Persen, Djarot: Maaf Ya Belum Bisa

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan permohonan maafnya karena tidak bisa menyediakan rumah tapak bagi warga DKI Jakarta. Djarot mengatakan sampai saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya bisa menyediakan rumah vertikal, yaitu rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi warga Jakarta yang belum memiliki rumah.

"Saya sampaikan betul kami tidak bisa membangun rumah tapak dengan sistem DP (uang muka) nol persen, enggak bisa. Yang kita bisa adalah rumah susun sewa, lebih baik saya sampaikan apa adanya dari pada mereka berharap banyak," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, pada Jumat 15 September 2017.

Menurut Djarot, fokus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah menyediakan tempat tinggal yang legal bagi masyarakat. Djarot menuturkan tempat tinggal tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan kebersihan lingkungannya, sehingga bisa menciptakan kenyamanan bagi penghuni lewat rusunawa.

Selain itu, kata Djarot, bagi warga Jakarta yang bersedia tinggal di rusunawa juga akan diberikan kemudahan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan kartu untuk Transjakarta. Tak hanya itu, Djarot menuturkan penghuni rusunawa juga diperbolehkan untuk mendapatkan subsidi untuk kebutuhan pokok.

Adapun jumlah warga umum yang mendaftar sejak 2013 sampai dengan hari ini sekitar 12 ribu kepala keluarga. Sementara itu, ketersedian unit ruman susun sederhana sewa yang siap huni sampai untuk bangunan blok tipe 30 dan 36 sebanyak 1.330 unit. Adapun bangunan blok yang baru tipe 36 (2 kamar) sebanyak 690 unit saat ini diprioritaskan bagi warga relokasi.

Kemudian, untuk bangunan tower type 36 yang tersedia ada  1.117 unit, namun belum dapat dilakukan pengundian dikarenakan sedang proses penetapan tarif sewa rusunnya.

"Kalau relokasi ini supaya jangan sampe setelah relokasi nggak ada tempat tinggal, kami bertanggungjawab," ujar Djarot.

Pada Jumat, 15 September 2017 baru dilakukan pengundian untuk 50 unit rusunawa di tiga lokasi yang berbeda. Yakni, 20 unit di Rusunawa Kamarudin, 20 unit di  Pulo Gebang, dan di Rusunawa Pinus Elok sebanyak 10 unit.

Itu merupakan Rusunawa exiting hasil penertiban bagi warga umum yang menunggak. Nantinya akan diisi oleh warga umum yang telah terdaftar sejak 2013 sampai dengan 2017.

Sebelumnya terdapat sebanyak 1330 unit rusun dengan bangunan blok type 30 dan 36 di beberapa lokasi. Sementara itu, sejak 2013 hingga saat ini, yang mendaftar untuk menghuni rusunawa tersebut adalah sebanyak 12.000 kepala keluarga (KK).

Selain bangunan blok tipe 30 dan 36, terdapat bangunan tower  tipe 36 sebanyak 1117 unit,  tipe 36 untuk keluarga  yang memiliki dua kamar belum dapat diundi, dikarenakan penetapan tarif sewa rusunnya sedang dalam proses.

Sebanyak 690 unit bangunan blok yang baru saat ini diprioritaskan untuk warga yang terkena dampak penertiban normalisasi oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWCC), dan Pembangunan Tanggul Laut (Nation Capital Integrated Coastal Development).