Kabar24.com, DENPASAR—Jatah kuota gas elpiji subsidi untuk wilayah Bali dipangkas sebesar 25% oleh Kementerian ESDM menjadi 132.749 metrik ton per tahun dari sebelumnya ditetapkan sebanyak 176.451 metrik ton.
Manager Sales Executive Elpiji Pertamina Rainier Axel Gultom mengungkapkan pemotongan itu merupakan keputusan pusat dengan pertimbangan masalah anggaran.
“Itu langsung perhitungan pusat, kami hanya menjalankan distribusi dan pengaturan supaya tidak ada gejolak. Sepertinya masalah anggaran, memang ada rencana kemungkinan tahun depan subsidinya dipindahkan dalam kartu jadi masyarakat langsung menerima,” tuturnya ditemui usai rapat TPID Bali, Kamis (14/9/2017).
Berdasarkan data Pertamina, 8 kabupaten dan kota di seluruh Bali mengalami pemangkasan jatah gas untuk tabung elpiji 3 kg tersebut. Hanya kabupaten Klungkung menjadi daerah yang tidak mengalami pemangkasan kuota gas elpiji 3 kg tersebut tetapi justru bertambah sebanyak 390 metrik ton.
Adapun rincian jatah kuota yang dipangkas yakni, Kabupaten Badung 5.044 metrik ton, Bangli 2.264 metrik ton, Buleleng 6.620 metrik ton, Gianyar 6.619 metrik ton, Jembrana 4.228 metrik ton, Karangasem 4.642 metrik ton, Tabanan 5.044 metrik ton, dan Denpasar 9.620 metrik ton. Akibat pemangkasan tersebut, kuota gas elpiji subsidi hingga akhir tahun diperkirakan tidak akan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat.
Rainier mengatakan jika berpatokan pada surat edaran tersebut, diperkirakan kuotanya akan habis pada September ini. Pasalnya, tingkat konsumsi gas untuk masyarakat tidak mampu tersebut hingga akhir Juli sudah mencapai 96.990 metrik ton atau sekitar 15.000 metrik ton per bulan. Kendati demikian, Pertamina berkomitmen akan tetap mendistribusikan gas subsidi secara normal.
Baca Juga
Hanya saja Rainier tidak mengungkapkan dampak yang akan berakibat bagi Bali dengan pengurangan tersebut. Dia mengungkapkan seluruh dampak ekonomi, hingga tingkat inflasi sudah disampaikan ke pusat oleh Gubenur Bali melalui surat. Namun, hingga kini belum ada pemberitahuan apakah rencana pemangkasan jatah itu direvisi.
“Nanti tanggal 19 September ini ada dari dirjen Migas sosialisasikan di wilayah V ini. Kami antisipasi dengan sosialisasi langsung ke masyarakat peruntukkan bagi siapa,” tuturnya.
Salah satu upaya agar masyarakat tidak resah dengan pengurangan tersebut adalah sosialisasi penggunaan gas non subsidi terutama bagi mereka yang mampu. Rainier memaparkan tren konsumsi gas non subsidi saat ini mengalami peningkatan rata-rata 20%. Khusus untuk merek Bright Gas ukuran 5,5 Kg, kenaikannya pada Agustus mencapai 100% menjadi 42 metrik ton dari bulan sebelumnya hanya 22 metrik ton.
Rainier menyatakan sangat terbantu dengan adanya surat edaran dari Gubernur Bali tertanggal 15 Agustus yang mengimbau PNS dan warga mampu di seluruh Pulau Dewata untuk tidak menggunakan elpiji 3 kg dan beralih ke tabung selain 3 kg. Dalam surat edaran tersebut juga ditujukan bagi pelaku usaha selain mikro yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta dan omset Rp300 juta per tahun.
Ketua Subtim Kebijakan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Bali Causa Iman Karana menyatakan meskipun kebijakan itu berpotensi mengerek tingkat inflasi, tetapi pihaknya tidak akan merevisis. TPID Bali masih tetap mematok inflasi tahun ini pada kisaran 3%-5%. Menurut, keputusan itu dilakukan karena berdasarkan informasi dari Pertamina, masyarakat di destinasi pariwisata ini cepat beradaptasi terhadap kebijakan pusat.
“Memang banyak yang merubah seketika dari 3 kg menjadi 5,5 kg. Itu Pertamina yang sampaikan. Awalmya kami memang memiliki kekhawatiran makanya kami minta pemprov beri respon ke pusat,” jelasnya.
Causa menegaskan optimisme tingkat inflasi masih akan terkontrol sesuai prediksi meskipun ada pengurangan kuota elpiji 3 kg bagi Bali. Dia menyakini masyarakat akan bisa cepat beradaptasi dengan berpindah menggunakan tabung elpiji non subsidi.
