Kabar24.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri terus melakukan perbaikan dalam percetakan KTP elektronik (KTP-el).
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menyatakan hingga kini tercatat sudah lebih dari 175 juta KTP-el tercetak dan sebagian mengalami kerusakan, seperti mengelupas yang disebabkan beberapa faktor.
“Kami akui ada yang rusak atau mengelupas, tapi jumlahnya tidak banyak. Karena ini bisa kita ketahui dari permohonan penggantian KTP-el karena rusak, belum tentu dalam setiap hari ada yang meminta ganti KTP-el karena rusak,” katanya melalui siaran pers, Kamis (14/9/2017).
Menurut Zudan, blanko yang rusak ini karena human error saat mencetak yang tidak memperhatikan suhu printer.
Zudan menuturkan, suhu printer sangat berpengaruh bagi kualitas blanko teresebut. Suhu tersebut harus benar-benar pas, tuturnya, tidak boleh lebih atau kurang.
“Jika suhu printer kurang dari yang disyaratkan mengakibatkan laminating pada kartu akan cepat mengelupas, jika suhu printer lebih dari yang disyaratkan dapat mengakibatkan kartu KTP-el akan melengkung,” ungkapnya.
Zudan menyarankan jika ada masyarakat yang KTP-el nya rusak silahkan untuk mendatangi Dinas Dukcapil setempat untuk diganti dengan yang baru.
“Bila ada KTP-el rusak silahkan masyarakat datangi Dinas Dukcapil untuk minta diganti. Saat ini blanko tersedia cukup karena lelang sudah berjalan,” jelasnya.
Zudan menambahkan Dukcapil sudah melakukan penyebaran blanko KTP-el di seluruh daerah di Indonesia. Seperti misalnya, Tuban ada 2.476 keping blanko, kemudian sisa blangko di Kota Bandung 2.100 keping, Kota Surabaya ada 4.510 keping.
Mengenai banyaknya aduan yang KTP-el yang proses percetakannya lama, Zudan mengatakan hasil sidak menunjukan komunikasi antara dinas dengan masyarakat pemohon tidak berlangsung baik. Menurutnya, di dinas banyak yang sudah dicetak dan belum diambil.
Dia menyebutkan, selama ini sudah ada pengumuman sampai ke desa-desa blangko KTP-el yang sudah dicetak.
“Ketika dihubungi masyarakat tersebut sudah pindah ke luar kota, kemudian ada yang mengecek di kecamatan, padahal pencetakan itu ada di dinas kabupaten. Komunikasi ini tentu harus dibangun oleh para kepala dinas,” ujar Zudan.
