Kabar24.com, JAKARTA – Prahara dalam rumah tangga Partai Golkar berpotensi mengikis dukungan suara untuk Joko Widodo kala berlaga dalam Pilpres 2019.
Berdasarkan survei opini publik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), elektabilitas Partai Golkar merosot dari 14,1% pada 2016 menjadi tinggal 10,9% tahun ini.
Penurunan itu berbanding terbalik dengan kenaikan elektabilitas enam partai pendukung pemerintah lainnya.
“Elektabilitas Golkar turun karena dinamika internal,” kata Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J. Vermonte dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (12/9/2017).
Dia menilai penurunan elektabilitas ini bisa menjadi persoalan menjelang Pilpres 2019. Sebagaimana diketahui, Golkar sudah memastikan kembali mengusung Jokowi dalam kontestasi 2 tahun mendatang.
“Golkar jadi faktor penting karena suaranya besar,” tambah Phillips.
Baca Juga
CSIS mendapati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki elektabilitas tertinggi saat ini yakni sebesar 35,1% atau naik dari 34,6% pada 2016.
Setelah PDIP dan Golkar, tingkat keterpilihan partai koalisi pemerintah lainnya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (4,6%), Partai Nasional Demokrat (3,8%), Partai Persatuan Pembangunan (2,3%), Partai Amanat Nasional (2,95), dan Partai Hati Nurani Rakyat (1,5%).
Sementara itu, Partai Gerakan Indonesia Raya meraup suara terbesar di kalangan partai nonpemerintah dengan elektabilitas 14,2% disusul Partai Demokrat (6,4%) dan Partai Keadilan Sejahtera (3,6%).
Survei CSIS berlangsung pada periode 23-30 Agustus 2017 melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur dengan jumlah sampel 1.000 orang yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi.
Responden yang disurvei merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum atau berusia 17 tahun ke atas ketika survei dilakukan yang dipilih secara acak. Marjin kesalahan sebesar plus minus 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%.
Prahara internal Golkar pada 2015 sempat merontokkan elektabilitas partai tertua di Indonesia itu menjadi 11,4%. Namun, pada 2016 suara Partai Beringin terdongkrak menjadi 14,1% yang salah satu pendorongnya adalah dukungan pencalonan Jokowi dalam Pilpres 2019.
Sayangnya, internal Golkar kembali memanas pascapenetapan Ketua Umum Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-el) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 17 Juni 2017.
Keretakan itu ditandai kemunculan Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) yang terus mendesak pelengseran Setya.
Fungsionaris GMPG Syamsul Rizal mengatakan partainya telah melakukan reformasi internal sejak berakhirnya era Orde Baru.
Sayangnya, ‘Golkar baru’ yang dirintis era Akbar Tanjung kini terancam menyusul terkuaknya kasus korupsi KTP-el.
“Kasus korupsi ini ulah oknum di Golkar. Kami sebagai kader muda tidak ikhlas Golkar dijadikan instrumen pribadi dan kroni untuk memperkaya diri,” katanya di Jakarta, Senin (11/9/2017).
Syamsul berharap Presiden Jokowi turun tangan agar pengungkapan kasus KTP-el tidak berlarut-larut. Bila tidak, dia meyakini kasus tersebut akan mempengaruhi elektabilitas sang RI-1 ketika berlaga kembali dalam Pilpres 2019.
