Kabar24.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo mengungkapkan belum semua rakyat merasakan buah kemerdekaan. Presiden menilai manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata di seluruh pelosok Tanah Air.
Untuk itu, tuturnya, di tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja, Pemerintah lebih fokus untuk melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
“Kita ingin rakyat-rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Presiden.
Presiden menekankan bahwa keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Rakyat di Aceh harus bisa merasakan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sanitasi dan air bersih maupun pelayanan transportasi, sama baiknya dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya yang lain di seluruh pelosok negeri.”
Presiden kembali menegaskan, “Kita ingin rakyat di perbatasan Papua, bisa memiliki rasa bangga pada Tanah Air-nya, karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik. Kita ingin rakyat Papua di pegunungan juga bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok yang sama dengan saudaranya di wilayah lain Indonesia.”
Selain itu, Presiden ingin rakyat di Pulau Miangas bisa merasakan kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Program Kartu Indonesia Sehat, Program Kartu Indonesia Pintar, dan Program Pemberian Makanan Tambahan untuk balita dan ibu hamil.
“Kita ingin rakyat di Pulau Rote juga bisa merasakan manfaat pembangunan infrastruktur, lancarnya konektivitas dan turunnya biaya logistik. Kita ingin kualitas hidup rakyat Indonesia semakin meningkat.”
Presiden mengatakan, walaupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 di tahun 2016, Indonesia tidak boleh cepat berpuas diri.
Menurutnya, Bangsa Indonesia juga harus terus berupaya menekan ketimpangan pendapatan, yang saat ini Indeks Gini Rasio bisa diturunkan dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017.
“Saya yakin hanya dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, kita akan semakin bersatu.Pembangunan yang merata akan mempersatukan Indonesia. Pembangunan yang berkeadilan akan membuat kita semakin kuat dalam menghadapipersaingan global.”
Presiden ingin dengan upaya tersebut, tidak ada warga negara yang merasa menjadi warga negara kelas dua, warga negara kelas tiga karena semuanya adalah warga negara Republik Indonesia.
“Semuanya, setara mendapatkan manfaat dari pembangunan. Semuanya ikut terlibat mengambil tanggung jawab dalam kerja bersama membangunbangsa. Kita ingin kerja bersama tidak hanya dalam pemerataan ekonomi yang berkeadilan tapi juga dalam pembangunan ideologi, politik, sosial dan budaya,” katanya.
