Kabar24.com, JAKARTA – Venezuela sedang menghadapi masa-masa krisis. Lebih dari 120 orang dikabarkan tewas dalam rangkaian protes warga akibat kejatuhan ekonomi yang memukul negara tersebut sepanjang empat bulan terakhir.
Kerusuhan terakhir dipicu oleh sekelompok pejuang anti-pemerintah yang menyelinap ke sebuah pangkalan militer dengan maksud untuk memulai pemberontakan.
Dalam suatu pidato di televisi lokal, Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyatakan dua penyusup tewas, satu orang terluka, dan 10 lainnya melarikan diri dalam peristiwa tersebut. “Kami tahu tujuan mereka, karenanya semua kekuatan militer dan kepolisian dikerahkan,” katanya.
Bagaimana kekacauan pada negara Amerika Latin yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia tersebut bermula?
Dilansir dari laman ABC, Rabu (9/8/2017), terpilihnya Nicolas Maduro sebagai Presiden Venezuela dalam pemilihan Presiden 2013 menjadi awal pergolakan di negara tersebut.
Selepas menjadi menteri luar negeri pada 2006, Maduro didaulat menjadi wakil presiden Venezuela pada 2012 di bawah kepemimpinan Presiden Hugo Chavez, yang meninggal pada 2013.
Maduro kemudian terpilih menjadi Presiden pada bulan April 2013, namun sejak saat itu popularitasnya menurun akibat isu resesi, inflasi, serta kekurangan pangan dan obat-obatan.
Dalam pemilihan parlemen tahun 2015, ketidakpuasan atas kondisi negara saat itu membawa partai oposisi memenangkan kendali parlemen Venezuela, Majelis Nasional (National Assembly).
Namun pada akhir Maret tahun ini, Mahkamah Agung memerintahkan agar Majelis Nasional dibubarkan. Mahkamah Agung juga telah menjatuhkan sebagian besar langkah kongres sejak kubu oposisi memperoleh kendali karena alasan ‘penghinaan’ terhadap undang-undang negara tersebut.
Para kritikus mengatakan bahwa peradilan di Mahkamah Agung saat ini disalahgunakan oleh Partai Sosialis yang berkuasa.
Perintah Mahkamah Agung atas pembubaran Majelis Nasional dipandang anti-demokrasi dan meskipun dengan cepat dibatalkan, hal ini memicu demonstrasi yang menyerukan pemilihan presiden baru.
Pekan lalu, Venezuela meresmikan majelis konstituen yang diharapkan dapat menulis ulang konstitusi serta memberikan kekuatan baru yang luas kepada Partai Sosialis yang dipimpin oleh Maduro.
Maduro sendiri berkilah bahwa majelis baru tersebut merupakan satu-satunya harapan Venezuela untuk memulihkan perdamaian.
Namun pihak oposisi memboikot pengambilan suara yang digelar pada Juli dengan dalih bahwa itu hanyalah permainan kekuasaan yang bertujuan untuk menjaga posisi Maduro sebagai Presiden.
Sebuah survei lokal pada Juni menunjukkan hanya 23% warga Venezuela yang mendukung pembentukan majelis konstituen.
Meski demikian, majelis konstituen yang beranggotakan 545 orang dengan suara bulat memilih sekutu Maduro untuk kepemimpinannya. Mereka pun berpotensi memberikan suara untuk membubarkan Majelis Nasional yang dijalankan kubu oposisi.
Tak lama setelah diresmikan, majelis baru tersebut memecat jaksa Luisa Ortega sekaligus memerintahkan untuk mengadili Ortega, yang diketahui telah menjadi penantang utama Maduro dari dalam gerakan Partai Sosialis.
Ortega menuding Maduro telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia serta menolak hasil pemungutan suara yang menyebabkan terciptanya majelis baru.
Ortega menangkis pemecatannya sebagai tindakan ilegal, dengan mengatakan bahwa dia masih menganggap dirinya sebagai jaksa agung negara tersebut.
Para pemimpin oposisi telah mendesak pihak militer untuk menghentikan dukungannya kepada Maduro karena dianggap telah menyeret Venezuela menuju kediktatoran.
Sementara itu, Venezuela pekan lalu memenjarakan dua kritikus terkemuka lainnya mengenai Presiden. Tokoh oposisi Leopoldo Lopez dan Antonio Ledezma sejak saat itu berada dalam tahanan rumah.
Tak hanya itu, Maduro juga mengancam Julio Borges, pemimpin Majelis Nasional, bahwa keadilan akan menghampirinya berikut teroris yang telah dibantu.
Para pemimpin oposisi telah mendesak pihak militer untuk menghentikan dukungannya kepada Maduro karena dianggap telah menyeret Venezuela menuju kediktatoran. Namun, Maduro diyakini masih memiliki dukungan militer.
Jauh sebelumnya, Venezuela telah memiliki sejarah ketidakstabilan yang panjang. Presiden Hugo Chavez menjadi pemberitaan nasional setelah memimpin usaha kudeta tahun 1992. Aksinya ini menyebabkan ia ditahan sebelum memenangkan kursi kepresidenan enam tahun kemudian.
Krisis di Venezuela mengundang respons dari pemimpin negara lainnya. Gedung Putih mengatakan bahwa Maduro secara efektif adalah seorang diktator setelah merebut kekuasaan mutlak dengan suara untuk majelis konstituen.
Pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa sanksi finansial akan dikenakan kepada Maduro, termasuk membekukan aset yang mungkin ada di yurisdiksi AS serta melarang warga Amerika melakukan bisnis dengannya.
Di sisi lain, Presiden Brasil Michel Temer mengatakan bahwa krisis di negara tetangganya mengkhawatirkan dan rakyatnya berada di pihak rakyat Venezuela.
