Kabar24.com, JAKARTA -- Sebuah petisi untuk mencegah pemberian status resmi ibu negara pada istri Presiden Prancis Emmanuel Macron, dikabarkan telah mendapatkan 180 ribu dari 200 ribu tandatangan yang dibutuhkan sejak dimulai dua pekan lalu.
Petisi penolakan yang dibuat oleh pelukis Prancis, Thierry Paul Valette, menuntut agar tidak ada dana publik yang disisihkan untuk posisi ibu negara bagi Brigitte Macron.
"Brigitte Macron saat ini memiliki tim beranggotakan dua atau tiga staf, serta dua sekretaris dan dua agen keamanan. Itu sudah cukup," demikian isi petisi tersebut seperti dilansir RT, Senin (7/8/2017).
Meski menyatakan menolak, petisi tersebut menjelaskan, bahwa penolakan tersebut sama sekali bukan sebuah serangan bagi Brigitte Macron ataupun kemampuannya sebagai pendamping presiden.
Secara tegas disampaikan, bahwa penolakan itu ditujukan pada inisiatif untuk memberikan status khusus pada istri Presiden Macron karena berkaitan dengan pengetatan anggaran yang tengah dicanangkan negara tersebut.
Oposisi di parlemen juga menolak rencana yang disampaikan di tengah krisis keuangan dan pemotongan anggaran dalam pemerintahan Prancis.
Baca Juga
Parlemen juga akan mengeluarkan undang-undang baru yang dirancang untuk mencegah anggota parlemen mempekerjakan anggota keluarga sebagai asisten mereka.
