Bisnis.com, JAKARTA – Keempat negara Arab yang telah memutuskan hubungan dengan Qatar menyatakan siap untuk melakukan pembicaraan guna mengatasi perselisihan di kawasan tersebut jika Qatar bersedia memenuhi tuntutan mereka.
Para menteri luar negeri Bahrain, Arab Saudi, Mesir dan Uni Emirat Arab bertemu di ibukota Bahrain, Manama, Minggu (30/7/2017) untuk membahas krisis yang telah meningkatkan ketegangan di wilayah ini.
Blok pimpinan Saudi ini memutuskan hubungan dengan negara Qatar pada 5 Juni lalu setelah dianggap mendukung kelompok militan dan menyesuaikan diri dengan musuh bebuyutan mereka, Iran. Namun, tuduhan tersebut dibantah Doha.
Upaya diplomatik yang dipimpin oleh Kuwait dan didukung oleh negara Barat telah gagal untuk mengakhiri perselisihan tersebut, di mana keempat negara dalam blok telah memutuskan perjalanan dan komunikasi dengan Qatar.
"Keempat negara tersebut siap berdialog dengan Qatar dengan syarat mengumumkan kesediaannya yang tulus untuk menghentikan pendanaan terorisme dan ekstremisme dan berkomitmen untuk tidak mencampuri urusan luar negeri negara lain dan menanggapi 13 tuntutan tersebut," ucap menteri luar negeri Bahrain, Sheikh Khalid bin Ahmed al-Khalifa, seperti dikutip Reuters.
Mereka mengumumkan tidak ada sanksi ekonomi baru terhadap negara Teluk tersebut.
Arab Saudi, UAE, Mesir dan Bahrain sebelumnya mengeluarkan daftar 13 tuntutan untuk Qatar, yang mencakup penghentian dukungan untuk Ikhwanul Muslimin, menutup saluran Al Jazeera yang berbasis di Doha, menutup pangkalan militer Turki dan menurunkan hubungannya dengan Iran.
Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir mengatakan Qatar tidak serius dalam menangani tuntutan negara-negara tersebut.
"Kami siap untuk berbicara dengan Qatar mengenai pelaksanaan tuntutan, atas penerapan prinsip-prinsip tersebut, jika Qatar serius, namun jelas tidak demikian," katanya.
Di lain pihak, Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani menolak pernyataan dari keempat negara tersebut dan mengatakan bahwa sanksi tersebut melanggar undang-undang internasional.
"Tidak ada visi yang jelas (dari pertemuan Manama), hanya ada kebijakan keras kepala dari keempat negara-negara dan penolakan untuk mengakui bahwa ini adalah tindakan ilegal," Sheikh Mohammed mengatakan kepada saluran TV Al Jazeera, seperti dikutip Reuters.
