Bisnis.com, JAKARTA - Dalam berbagai kesempatan Presiden Joko Widodo selalu menegaskan komitmennya dalam pembangunan infrastruktur sebagai prioritas dalam program kerja pemerintahannya.
Akan tetapi, di perjalanan selalu saja menghadapi terpaan dengan munculnya sejumlah isu yang kurang produktif, salah satunya isu miring tentang sekuritisasi aset sebagai alternatif sumber pendanaan bagi pembangunan infrastruktur tersebut.
Beberapa waktu lalu, berhembus isu bahwa sekuritisasi aset sebagai bentuk penjualan aset-aset negara sehingga cukup ramai diperbincangkan di kalangan awam, terutama di media sosial dan media perpesanan obrolan.
Ketika ditanya oleh Bisnis: Ada yang memelintir sekuritisasi itu jual aset. Bagaimana?
"Ini yang harus diberikan penjelasan. Saya kan inginnya menyederhanakan. Ini bukan menjual tapi menyewakan 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun. Nanti balik lagi, begitu. Makanya dijelaskan. Apa sih sebenarnya berpartner itu? Dijelaskan dengan bahasa sederhana," jawab Jokowi.
Kemudian Bisnis melanjutkan, "Namun, terkadang distorsinya kelewatan, Pak?"
Baca Juga
Dengan santai Pak Jokowi menanggapinya: :Kalau main politiknya pelintiran, bagaimana lagi? Tidak apa-apa. Tugas kita meluruskan," tegasnya.
Dialog tersebut mengemuka saat tim Bisnis berkunjung ke Istana pada Senin 10 Juli 2017 untuk bersilaturahmi Idulfitri sekaligus mengadakan wawancara khusus dengan Presiden Jokowi pasca kepulangannya dari pertemuan KTT G20, di Hamburd, Jerman.
Dalam perbincangan tersebut, Jokoei menegaskan lagi progres Infrastruktur harus diselesaikan. Menurutnya, potensi mismatch dari sisi pendanaan tidak bisa diatasi dengan cara-cara konvensional, rutinitas, monoton, linear.
Jokowi menyebutkan, APBN hanya bisa menyuplai Rp1.500 triliun dari total kebutuhan pendanaan infrastruktur Rp4.900 triliun atau kira-kira hanya 30% dari APBN. Sisanya 70% mengandalkan BUMN dan swasta.
"Swasta biasanya beda kalkulasinya. Kita bicara APBN, kita bicara BUMM. BUMN itu dari dulu, mainnya aman terus. Tidak pernah di obligasi, enggak main di bond, enggak main di sekuritisasi. Nah, kita mendorong BUMN ke situ, jangan linear terus. Kalau bisa ke situ, saya yakin bisa cepat."
Jokowi menegaskan BUMN bisa menerbitkan bond, obligasi, sekuritisasi, berpartner yang akan bisa mempercepat pembangunan infrastruktur. "Kalau misal enggak punya duit, ya partneran. Kalau punya aset, langsung sekuritisasi. Arahnya ke sana. Kalau monoton, rutinitas, linear saja ya orang khawatir. Kedua, swasta. Swasta itu diberikan peluang. Saya sudah bicara bolak-balik. Peluang pertama berikan kepada swasta. Oleh sebab itu, perizinan, peraturan, kita potong, potong, potong, sebanyak-banyaknya. Ini kan [bisa] memberi peluang ke swasta untuk mengambil itu," ungkap Jokowi.
