Bisnis.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan menyayangkan keputusan pemerintah pusat yang tidak memasukkan kota minyak dalam roadmap tol laut yang digagas oleh Presiden Joko Widodo.
Padahal, Balikpapan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur. Selain itu, Balikpapan juga menggantungkan distribusi bahan pangannya pada transportasi laut. Sehingga, fasilitas dalam tol laut diyakini mampu mempermudah pendistribusian komoditas pangan yang dominan didatangkan dari Sulawesi dan Jawa.
"Beras 99% diambil dari Jawa dan Sulawesi. Sayangnya apa yang digagas pemerintah tidak lewat Balikpapan. Daerah Kaltim lain rasanya tidak masuk juga. Kemenko Kemaritiman mungkin bisa menyampaikan bahwa Balikpapan sangat bergantung dari daerah lain," ujar Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Balikpapan Yos Mianto, Kamis (22/6/2017).
Menurutnya, satu-satunya kebutuhan yang bisa dipenuhi melalui pasokan lokal adalah komoditas ikan. Selebihnya, masih harus didatangkan dari daerah lain.
Potensi pada sektor perikanan pun, lanjut Yos, terancam menurun akibat penerapan aturan larangan penggunaan alat tangkap tertentu yang tidak diiringi dengan solusi.
"Harusnya alat tangkap alternatif juga disiapkan. Kami sudah surati pemerintah pusat tapi belum ada tanggapan. Akhirnya nelayan juga kucing-kucingan dengan tentara angkatan laut," tutup Yos.
