Bisnis.com, PARIS— Partai pengusung Presiden Prancis Emmanuel Macron yakni La Republique en Marche (LREM) berhasil menang dalam pemilu legislatif putaran pertama pada 11 Juni 2017 waktu setempat.
Kondisi ini diperkirakan akan semakin memperkuat ambisi Macron dalam melakukan reformasi ekonomi Prancis. Di sisi lain, harapan pasar akan kemampuan Macron membawa negara ekonomi terbesar kedua di Eropa dari tekanan berpeluang terwujud.
Seperti diketahui, Macron mengusung rencana reformasi pasar tenaga kerja, reformasi sistem pajak dan sistem pensiun serta deregulasi peraturan bisnis. Rencananya tersebut akan semakin mudah apabla partai pengusungnya mampu menguasai parlemen Prancis.
Adapun,dalam keterangan resminya Kementerian Dalam Negeri Prancis menyebutkan dalam pemilu putaran pertama pada Minggu (11/6/2017) lalu, LREM berhasil menghimpun 31,9% dukungan. Sementara itu di posisi kedua terdapat Partai Republik dan Union of Democrats and Independents yang sama-sama meraup 18,9%. Sedangkan sisanya 13,8% dimenangkan oleh Partai Front Nasional dan Partai Sosialis 7,45%.
“Prancis sudah kembali,” kata Perdana Menteri Prancis Edouard Philippe seperti dikutip dari Reuters, Senin (12/6/2017).
Kemenangan LREM ini menjadi pukulan telak bagi partai-partai besar dan lawas seperti Partai Sosialis dan Partai Front Nasional. Pasalnya, setelah calon presidennya kalah dalam pemilu presiden, kedua partai itu juga diprediksi akan kembali kalah dalam pemilu legislatif putaran kedua.
Tiga lembaga survey di Prancis kompak memproyeksikan suara yang diperoleh LREM setelah putaran kedua akan membuat partai tersebut meraih 390-445 kursi dari 577 kursi di parlemen Prancis. Apabila hal itu terwujud, maka jumlah kursi itu akan menjadi yang terbesar yang pernah dimenangankan oleh partai pengusung presiden di Prancis, setelah Charles De Gaulle pada 1968.
Seperti diketahui, Macron yang merupakan mantan bankir investasi, menginginkan apa yang para pendukung anggap sebagai ‘big bang economy’. Program tersebut meliputi reformasi ekonomi dan sosial, termasuk pelonggaran undang-undang ketenagakerjaan yang ketat dan reformasi sistem pensiun yang berat.
