Kabar24.com, DENPASAR - Pelaku industri jasa keuangan di Bali diminta berkomitmen mendorong akses keuangan di daerah, sehingga dapat membantu meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat.
Wagub Bali Ketut Sudikerta menyatakan tanpa ada dukungan dari lembaga jasa keuangan, percepatan akses keuangan di daerah sulit terwujud.
Dia menyarankan adanya monitoring dan evaluasi atas seluruh kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) agar segala permasalahan yang terkait dengan akses keuangan daerah dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program kerja tahun depan.
"Dengan demikian, TPAKD diharapkan mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan daerah khususnya dalam meningkatkanpertumbuhan ekonomi Bali yang berdaya saing di era Masyarakat Ekonomi Asean," ujarnya pada Selasa (6/5/2017).
Menurutnya, selain komitmen pelaku, juga dibutuhkan infrastruktur yang memadai seperti data informasi yang lengkap mengenai perekonomian daerah, serta sinergitas kebijakan dari para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.
Dia menegaskan sinergi antara OJK dan pemerintah daerah melalui TPAKD sangat diperlukan melalui program-program kemitraan lembaga jasa keuangan (LJK) yang berkantor di Bali.
Wagub berharap LJK dapat memberi kontribusi lebih terhadap warga Bali. Kontribusi dapat melalui program inovatif yang dapat membantu permodalan UMKM, melakukan program kemitraan bina lingkungan, serta memanfaatkan dana corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung program-program pemda.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali-Nusra, Zulmi, memaparkan tingkat literasi keuangan Bali pada tahun lalu mencapai 37,45% dengan inklusi keuangan sebesar 76%. Capaian itu meningkat dibandingkan dengan 2013 hanya 19,50% dengan inklusi keuangan 71,3%.
