Kabar24.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo untuk segera mempercepat pembahasan revisi UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (26/5/2017), Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengungkapkan revisi tersebut penting untuk mencegah langkah aparat keamanan bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).
Satu sisi, apabila pemerintah tidak segera melakukan revisi dan muncul aksi serupa seperti yang terjadi di Kampung Melayu Rabu kemari, pemerintah dianggap kecolongan karena tak mampu mencegah aksi teror.
“Teror tidak menunggu sampai UU selesai. Kalau aparat melakukan langkah preventif selalu dituduh pelanggaran HAM. Kita ingin revisi UU harus segera kita tuntaskan. Tidak mungkin aparat bertugas dengan tangan diborgol tanpa UU yang memadai. Kalau seperti ini, aparat tidak mungkin melakukan langkah-langkah preventif yang lebih tegas,” ujarnya.
Dia menambahkan, pihaknya akan berbicara bersama mengenai revisi UU No. 15/2003 yang sudah diajukan sejak Oktober 2016 dan hingga kini belum tuntas.
Wiranto menuturkan, kekhawatiran mengenai penyalahgunaan UU tersebut akan dihilangkan sekaligus memperjelas kewenangan aparat dalam menangkal aksi teror.
Pemerintah, lanjutnya, harus melawan dengan keras dan tegas dalam koridor hukum yang berlaku. Wiranto memaparkan, masih banyak yang perlu dilakukan dalam kegiatan anti teror dan Pemerintah berharap masayrakat serta tokoh juga memahami bahwa terorisme adalah musuh bersama.
